Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Aksi Penolakan Harga BBM di depan Kampus Unud, Sudirman. (Foto: Ary/Akademika)
Aksi Penolakan Harga BBM di depan Kampus Unud, Sudirman. (Foto: Ary/Akademika)

“Kami dengan tegas menyatakan: tetap menolak kenaikan harga BBM dalam bentuk apapun!,” teriak Dewa Gede Wiryangga Selangga, Presiden BEM-PM Universitas Udayana.

Begitulah salah satu bentuk penolakan dalam aksi penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilontarkan oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM (Ardham), Kamis, (20/6). Sekitar pukul 15.15 Wita, serombongan pemuda dan pemudi yang menamai diri Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM (Ardham) menggelar aksi penolakan terhadap kenaikan BBM di depan Kampus Universitas Udayana, Jalan PB. Sudirman, Denpasar.

“Aksi ini adalah salah satu bentuk gerakan reaksional terhadap disepakatinya RAPBN perubahan tahun 2013 yang di dalamnya terdapat poin-poin yang tidak pro rakyat,” jelas Selangga yang juga sebagai Koordinator Lapangan saat aksi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa aksi itu tidak hanya sebagai bentuk reaksional, tetapi juga memberikan solusi.

Aksi penolakan terhadap kenaikan BBM tersebut diikuti oleh beberapa organisasi yaitu BEM PM Unud, GMNI, PPMI Denpasar, GMKI, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Frontier Bali, LMND, LBH Bali serta mahasiswa UNHI.

Selain menggelar aksi di depan Kampus Unud Sudirman yang berupa orasi dan adegan teatrikal, mereka juga melaksanakan long march menuju bundaran Pasar Sanglah. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap wacana kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah.

Terdapat sembilan poin tuntutan yang mereka tuliskan, yaitu tolak kenaikan BBM dan kebijakan BLSM, tingkatkan kinerja BUMN energi, tindak tegas oknum penyelundup BBM, cabut undang-undang migas, wujudkan efektivitas, efisiensi dan transparansi APBN, turunkan harga sembako, tingkatkan sarana dan prasarana transportasi, tolak subsidi untuk PT. Lapindo Brantas dan stop represivitas terhadap rakyat dan beri kebebasan berpendapat.

“Semoga isu yang ada dapat diadvokasi secara utuh, dalam artian ketika sikap tidak sesuai dengan kondisi aktual, kami tidak bungkam. Tetapi tetap mengawal keputusan pemerintah sebagai social of control,” harap Dewangga. (Ary, Tami)

You May Also Like