AMDAL Kadaluarsa, Aksi Tolak Reklamasi Membara

Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa kembali berlangsung di Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar (25/8/2018). Aksi yang diikuti oleh masyarakat Bali dari setiap kabupaten/kota ini merupakan titik puncak perjuangan masyarakat Bali selama lima tahun terakhir. Aksi ini bertujuan memastikan AMDAL reklamasi Teluk Benoa tidak dikeluarkan. 

Aksi rakyat Bali ini dimulai pada pukul 14.00 WITA dan diikuti oleh masyarakat dari seluruh Bali. Aksi diwarnai oleh konser musik grup band Superman is Dead serta pertunjukan kesenian seperti gong dan barong. Beberapa perwakilan masyarakat dari tiap kabupaten juga melakukan orasi di depan Monumen Bajra Sandhi.

Tak hanya di satu titik, orasi turut dilakukan di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Bali. Dalam sesi orasi, peserta aksi memberikan penghargaan kepada Gubernur Mangku Pastika sebagai “gubernur yang di demo oleh masyarakatnya sendiri” selama masa 5 tahun menjabat.

Kenyataannya, masalah reklamasi Teluk Benoa masih tetap berjalan hingga sekarang. Permasalahan Reklamasi Teluk Benoa berawal dari terbitnya SK. 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan serta Pengembangan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). SK ini diterbitkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada 26 Desember 2012. SK inilah yang menjadi landasan hukum bagi PT. TWBI untuk dapat melaksanakan reklamasi di Teluk Benoa seluas 838 Ha.

Sejak diterbitkannya SK tersebut, ForBALI beserta komponen di dalamnya melakukan sejumlah aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Mulai dari aksi ke DPRD Bali, hingga menghadiri dan menyampaikan penolakan pada dialog terbuka. Hingga pada 16 Agustus 2013, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mencabut SK 2138/02-C/HK/2012. Namun, Gubernur Mangku Pastika menerbitkan SK 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa.

Masyarakat Bali berjuang menolak reklamasi Teluk Benoa dari tahun 2013-2018. Dalam kurun waktu lima tahun, I Wayan Gendo Suardana (42) selaku Koordinator ForBALI mengungkapkan 3 fase perjuangan rakyat Bali untuk menolak Reklamasi Teluk Benoa. Fase pertama yaitu tahun 2012-2013. Pada 31 Juli 2013, rakyat Bali baru mengetahui keberadaan SK Gubernur No 1727/01-B/HK/2012.

Saat itu, ForBALI bersama komponen di dalamnya melakukan advokasi dan kampanye penolakan reklamasi Teluk Benoa. Penolakan dilakukan melalui aksi demonstrasi dan hearing ke DPRD Bali. Namun tidak ada tanggapan dari pemerintah Bali. Gendo mengatakan, “SK itu adalah SK pelaksanaan reklamasi. Artinya dengan berbekal SK itu, jika tidak ada yang protes, bisa saja itu nekat digunakan sebagai dasar hukum untuk meng­­-urug (menimbun dengan tanah -red) Teluk Benoa.”

Fase kedua yaitu tahun 2014-2016. Fase ini ditandai dengan terbitnya Izin Lokasi Reklamasi 445/MEN-KP/VIII/2014 oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada PT. TWBI yang sebelumnya diterbitkan pada 8 Juli 2014. Gendo menjelaskan dengan adanya izin lokasi tersebut, investor dapat membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika AMDAL pada saat itu lolos, maka PT. TWBI dapat mengajukan Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

Pada 25 Agustus 2016, ForBALI dan Pasubayan semakin konsisten melakukan advokasi dan kampanye menolak reklamasi Teluk Benoa. Mereka menggelar aksi demonstrasi di beberapa tempat, pemasangan baliho dan bendera “Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa” di seluruh kota/kabupaten di Bali.

Fase ketiga yaitu pada 2016-2018 dengan titik puncaknya pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Aksi kembali digelar bertepatan dengan tanggal terakhir dari masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa. Izin tersebut pula tidak dapat diperpanjang kembali.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya mengatakan AMDAL proyek reklamasi Teluk Benoa masih terganjal aspek sosial budaya. Apabila AMDAL reklamasi Teluk Benoa tidak mendapatkan kelayakan lingkungan hidup, maka dapat dipastikan proyek reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI menjadi batal secara hukum.

Gendo mengungkapkan, aksi yang dilakukan oleh masyarakat Bali, ForBALI dan Pasubayan ini sesungguhnya bertujuan untuk menunggu kepastian AMDAL dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aksi ini pun diharapkan dapat menghentikan AMDAL untuk reklamasi Teluk Benoa.

“Asumsi kami sampai detik ini AMDAL belum layak, artinya belum ada izin lingkungan yang diberikan oleh Bu Menteri. Sebab Bu Menteri bilang sedang di luar negeri, artinya ia belum pernah menandatangani izin lingkungan. Harusnya kita menang hari ini,” ucap Gendo.

Gendo pula melanjutkan bahwa masyarakat Bali akan siaga berjaga sampai dini hari di banjar masing-masing terkait hasil akhir dari masalah kepastian AMDAL ini. Jika AMDAL diloloskan, masyarakat akan mengembalikan permasalahan pada pihak berwenang yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang sempat menyatakan diri menolak reklamasi pada konferensi pers tanggal 24 Agustus 2018.

Gerakan rakyat Bali menolak reklamasi ini terbilang tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Seperti yang tertulis dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh ForBALI, selama lima tahun Pemprov Bali tak kunjung mengambil sikap terhadap reklamasi Teluk Benoa. Namun pada 24 Agustus 2018, Ketua DPRD dan Gubernur Bali terpilih, I Wayan Koster, tiba-tiba menyatakan dirinya menolak reklamasi. Masyarakat Bali menganggap sikap ini cukup terlambat mengingat perjuangan mereka selama lima tahun tidak diberi dukungan oleh apapun.

“Dulu diajak bikin pansus gak berani, diajak bikin pernyataan menolak reklamasi secara tegas kelembagaan gak mau. Waktu ForBALI dan Pasubayan datang ke DPRD minta bikin pansus gak berani. Alasannya itu sudah urusan presiden, bukan urusan kami,” terang Gendo. Ia pula turut mempertanyakan sikap menolak reklamasi yang terkesan muncul “tiba-tiba” dari Ketua DPRD Bali tersebut. “Lah, kenapa gak dari dulu?” tanyanya. (Ryan/Via/Akademika)

Editor: Kristika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *