Gelar Aksi Lanjutan, Koalisi Rakyat Bali Menagih Janji

Terhitung sejak aksi Tolak Omnibus Law pada Kamis (6/2), sudah sebulan Koalisi Rakyat Bali (KIRAB) menunggu dan tak kunjung mendapat kepastian apakah surat tuntutan sudah disampaikan ke pusat. Maka, digelarlah aksi lanjutan pada Jumat (6/3) untuk menagih janji. Mereka kembali dengan massa yang kini didominasi oleh mahasiswa.

Janji itu merujuk pada penyampaian draf pernyataan sikap dari KIRAB yang ditujukan pada Gubernur Bali, yang kemudian diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM, Ida Bagus Ngurah Arda tatkala aksi tolak Omnibus Law pertama, yakni Kamis (6/2). Sebab, sudah ditanda tangani bahwa draf tersebut akan disampaikan kepada Gubernur. Namun, selama sebulan menunggu, belum ada kepastian pernyataan sikap dari Gubernur Bali terkait Omnibus Law disaat massa aksi berharap adanya penyampaian suara penolakan dari Bali ke pusat agar tidak disahkannya RUU tersebut.

Berbaris – massa aksi berbaris rapi dengan posisi empat bersaf

Aksi lanjutan pun digelar. Mulai dari pukul 10.00 WITA, massa aksi berkumpul di parkiran timur Lapangan Renon, Denpasar, Bali. “Kalau aksi kali ini tuntutannya adalah kami ingin bertemu dengan Gubernur, harapan kami, gubernur menemui dan memberikan statement tegas terhadap omnibus,” ujar Vany Primalinaring, selaku Direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali. Dengan berbaris rapi, pukul 11.05 WITA massa aksi berjalan menuju Kantor Gubernur Bali. Nyayian Darah Juang hingga jargon seperti ‘Tolak, Tolak, Tolak Omnibus, Tolak Omnibus Sekarang juga!’ tak terlewatkan untuk diserukan. Dengan langkah yang pelan, tepat pukul 11.15 WITA, massa aksi sampai di depan Kantor Gubernur Bali. Beberapa orang kemudian melakukan serangkaian orasi.


 
Berjalan – Massa Aksi berjalan dari parkiran timur menuju kantor Gubernur Bali

Koalisi Kian Menguat

Berbeda dengan aksi pertama, aksi tolak Omnibus Law kali ini kian banyak diwarnai oleh masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Hal ini menurut Ody Putra Karno, selaku Juru Bicara aksi, tidak terlepas dari upaya digaungkannya isu Omnibus Law yang dilakukan oleh elemen-elemen organisasi yang tergabung dalam KIRAB. “Awalnya sekitar satu dua minggu yang lalu, KIRAB mengadakan diskusi dan mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, NGO, buruh, dan sebagainya, disanalah terpantik elemen-elemen itu untuk mengadakan diskusi di tempat masing-masing,” kata Ody. “Mungkin ada itikad bahwa ini bukan permasalahan buruh saja (ketenagakerjaan -red),” tuturnya menambahkan.

Sungguhlah itikad menjaga nafas perjuangan tersebut yang menjadi penggerak elemen masyarakat lainnya turut bergabung. Salah satunya datang dari mahasiswa. I Dewa Gede Satya Narasika Kusuma, selaku Presiden Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, menceritakan bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam aksi tolak Omnibus Law di Bali. “Memang ada yang menyasar ranah kita karena sepengatahuan saya, di draf yang tersebar itu ada yang menyasar UU Sisdiknas perguruan tinggi, sehingga isu yang masuk ke Sisdiknas ini disuarakan oleh mahasiswa,” ujarnya.

Memang, disamping Omnibus Law mempersoal banyak sektor, Satya mengungkap bahwa ketersinggungan UU Sisdiknas Dikti menjadi alasan kuat keterlibatan mahasiswa dalam penolakan Omnibus Law. Merujuk pada hasil kajian dari Koalisi Masyarakat Bali, adapun pasal-pasal yang dianggap bermasalah terkait UU Sisdiknas Dikti dalam Omnibus Law, yakni pasal 68 angka 2, 6, 7, 8, da 9, serta pasal 69 angka 1, 6, 9, dan 10. Analisis kritis yang kemudian dilampirkan sebagai berikut (urutan bukan berdasarkan pasal maupun ayat -red); (1) pemerintah lepas tangan terhadap sertifikasi pendidikan kewajiban satuan dan jenjang pendidikan asing tidak lagi wajib akreditasi di Indonesia, (2) Kewajiban harus bekerja sama dengan sumber daya manusia Indonesia juga dihilangkan, (3) pidana atas ijazah, sertifikat palsu dan pengunaan gelar akademik tanpa izin hilang, (4) hilangnya kewajiban untuk memajukan kebudayaan Indonesia, (5) hilangnya kewajiban atas pendidikan tinggi harus Nirlana, (6) satuan pendidikan tinggi dikenakan sanksi administratif atas segala kesalahannya dan ancaman pidana di Pendidikan Tinggi dihapus.

Spanduk – salah satu peralatan aksi yang digunakan untuk menolak Omnibus Law

Berangkat dari fakta tersebut, mahasiswa pun mulai merangkai perjalanan dialektikanya. Lebih lanjut Satya mengungkap sudah melakukan diskusi-diskusi dengan fakultas-fakultas yang berada di lingkungan Universitas Udayana. “Kondisi di Udayana tidak mudah menggerakkan massa, makanya kita approach by personal (pendekatan individu -red) kita mendatangi teman-teman di fakultas, bagaimana pendapat mereka tentang Omnibus, kemudian sejauh mana mengenal omnibus,” tutur Satya. Ia memaparkan, sudah tiga fakultas yang didatangi, yakni Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Peternakan (FAPET). Upayanya selaku Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas bertandang ke berbagai fakultas akan bermuara pada diskusi terbuka di Universitas Udayana. Perihal respon, “dari teman-teman ada yang bilang sudah menjadi, ada yang masih proses mengkaji, namun belum ada yang menyatakan sikap,” ujarnya menambahkan.

Pergolakan dalam internal mahasiswa pun tak terelakkan. Namun, bagi Satya, hal ini tergolong wajar. “Sejauh ini dari pembacaan saya, pergolakan itu seputar ada yang mengaakan invetasi itu penting mengapa ditolak, misalnya, padahal di KIRAB tidak menolak, hanya saja jangan sampai menelantarkan hak-hak buruh,” tuturnya. Pergolakan ini dalam pandangan Satya justru memperkuat sikap dan substansi pergerakan. Ia dan rekan-rekan kampusnya tak akan payah turut menguatkan pergerakan. “Keterlanjutan di kampus sendiri adalah harapannya teman-teman ikut mengawal, tidak semata-mata ikut menolak, tapi menyumbangkan pemikiran, dari situ landasan pergerakan akan lebih kuat lagi,” katanya.

Gubernur Diwakilkan hingga Pembubaran Peralatan Aksi

Setelah beberapan orang melakukan orasi, tepat pukul 14.26 WITA, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Ida Bagus Sudharsana datang menemui massa aksi. Ia menyampaikan permintaan maaf dan memberitahukan bahwa Gubernur Bali, I Wayan Koster tidak dapat menemui massa aksi pada jam tersebut. “Mohon maaf, Pak Gubernur sedang ada di BI (Bank Indonesia -red) untuk pertemuan perkembangan virus Corona, kemudian terkait pariwisata, dan lainnya,” jelasnya seraya mengenakan pengeras suara di tengah-tengah massa aksi. Lebih detail, Gubernur Bali sedang mengikuti acara koordinasi Percepatan Pemulihan Pariwisata dan Perekonomian Bali Dampak Virus Corona di Bank Indonesia. “Apabila rekan-rekan berkenan menyampaikan aspirasi tertulis kepada saya, akan saya sampaikan kepada gubernur,” tambahnya menawarkan diri.

Penyataannya tersebut mengundang tanya dari massa aksi, sebab sudah sebulan yang lalu KIRAB meminta untuk dipertemukan dengan Gubernur Bali. “Aksi pertama kita sudah memberikan kertas pernyataan sikap yang diterima Kadisnaker yang diserahkan pada gubernur, dan kami juga sudah meminta bahwa kami akan bertemu dengan gubernur secara langsung,” tegas Vany membalas pernyataan Kabiro Hukum. Ia kemudian mempertanyaan kelanjutan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang tak kunjung disahkan juga bertanya apakah gubernur memang serius mengedengar aspirasi dari massa aksi. “Kadisnaker menghubungi KIRAB ini seminggu yang lalu, kami juga sampaikan ingin bertemu kepada Gubernur dan akan disampaikan pada gubernur,” ujarnya. Satu minggu pun berlalu, Vany kemudian bertanya dengan nada lantang, “berapa hari lagi kami akan menunggu?” pungkasnya.

Upaya dialog yang terjadi antara massa aksi dan perwakilan pihak pemerintah provinsi Bali terus bergulir hingga kemudian Kadisnaker Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, selaku perwakilan Gubernur Bali saat aksi pertama, turut berdialog dengan massa aksi. Ardha kemudian meminta massa aksi untuk melakukan audiensi. Namun, hal ini ditolak, sebab massa aksi sepakat untuk tidak memiliki perwakilan. “Karena kami merasa bahwa perwakilan saaat pembuatan peraturan saja bermasalah jadi kami ingin secara terbuka,” ujar Vany menjelaskan.

Hal mengejutkan datang dari perlakuan aparat kepolisian terhadap aksi. Pukul 15.36 WITA, sejumlah atribut aksi yang diletakkan di depan pintu masuk Kantor Gubernur Bali dibubarkan. “Dikatakan bahwa itu menghalangi jalan masuk ke kantor gubernur,” ungkap Ody. Suasana aksi pun kemudian tampak menegangkan. Hingga pukul 17.58 WITA Gubernur Bali tak kunjung menemui massa aksi kemudian massa membubarkan diri. Namun, tentunya gelombang penolakan tak berhenti sampai pada aksi kali ini. KIRAB akan kembali untuk menemui Gubernur Bali. Ody pun memberi harap, “semoga gerakan tetap meluas, masyarakat saling mendukung untuk menolak Omnibus Law.” Tutupnya.

Reporter : Galuh Sriwedari, Tejasena, Nico, Teja Wijaya

Penulis : Galuh Sriwedari

Penyunting : Bagus Perana

You May Also Like