Hukum Bengis, Kampung Bugis Terkikis

 

 

Oleh: Ayu Satya, Kiki Kristika

Tanggal 17 Januari 2017 menjadi pukulan besar bagi warga Kampung Bugis. Mereka mendapatkan “kartu merah” dari pemerintah untuk meninggalkan tanah yang telah mereka tempati selama turun-temurun. Hukum ini telah dinilai gagal memberikan keadilan bagi warga Kampung Bugis.

 

Sekitar 50 kepala keluarga penghuni Kampung Bugis tergusur ditambah dengan anggota keluarga lainnya. Mohadi, Kepala Lingkungan Kampung Bugis menuturkan, hal ini disebabkan oleh faktor permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai dan berakibat pengusiran warga Kampung Bugis dari tempat tinggal mereka.

Rumah mereka beserta isinya tersapu bersih oleh alat penghancur. Keadaan merekapun saat ini tidak bisa dikatakan layak dalam kehidupan dan sangat membutuhkan uluran tangan dari masyarakat. Hukum tak mampu memberikan keadilan bagi warga Kampung Bugis.

Sang penggugat kepemilikan hak atas tanah Kampung Bugis berhasil memenangkan pengadilan. Kini penggugat menjadi pemilik sah atas tanah yang ditempati oleh warga Serangan. Keganjilan ditemukan saat Siti mampu mengklaim dan menguasai 9 hektar tanah milik warga, hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah seluas 6,8 are.

“Misteri” ini pun masih menggantung di udara, sama tidak jelasnya dengan nasib para warga yang tergusur, tergantung di ambang kepastian akan nasib mereka. Perseteruan antara satu orang “berduit” melawan satu desa terkesan menarik perhatian. Hebatnya lagi, perseteruan tersebut berakhir dengan kemenangan yang jatuh di tangan sang penggugat. Apakah hal ini berarti bahwa uang telah mampu membeli segalanya, termasuk keadilan?

Banyak beredar kabar simpang siur terkait kondisi Kampung Bugis yang sesungguhnya. Salah satunya adalah berita yang mengatakan hanya tiga kepala keluarga yang mengalami pengeksekusian dari rumah mereka. Pada kenyataannya terdapat lebih dari sepuluh kali lipat kepala keluarga yang tergusur dan tidak disebutkan pada berita tersebut. Kepala Lingkungan Kampung Bugis pun turun dengan tegas membantah berita palsu tersebut.

Bagaikan jatuh tertimpa tangga, warga Kampung Bugis harus benar-benar bersabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa mereka. Setelah diusir dari rumah sendiri dan terpaksa menetap di pengungsian untuk waktu yang tidak jelas. Kabar yang simpang siur menjadi pemutus keinginan masyarakat yang hendak memberikan bantuan kepada mereka. Niat untuk membantu diurungkan lantaran merasa kenyataan di lapangan tidak “segawat” yang mereka kira.

Tak heran warga Kampung Bugis menginginkan pemerintah untuk turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana keadaan mereka yang memilukan saat ini. Mereka ingin mengungkapkan secara langsung kondisi sebenarnya, tidak didasari oleh berita-berita palsu (hoax). Lagipula, bukankah sudah tidak sepantasnya warga Kampung Bugis menerima perlakuan tidak adil seperti ini?

Menurut Mohadi, sebelum proses eksekusi pengusiran, ia diberikan surat pemberitahuan. Akan tetapi hari pengeksekusian sangat mepet dan warga tidak bisa mengemasi barang-barang mereka. Sebelumnya polisi tidak pernah datang ke Kampung Bugis, namun pada hari eksekusi, warga dikagetkan oleh kedatangan polisi secara tiba-tiba saat subuh dan kemudian meratakan rumah mereka.

Pemerintah memberikan solusi program transmigrasi untuk warga Kampung Bugis kembali ke pusat Suku Bugis di Sulawesi. Warga Kampung Bugis menolak keras karena mereka menganggap bahwa Bali terutama daerah Serangan adalah asal mereka. Disaat pereksekusian sudah berjalan, warga Kampung Bugis kesusahan untuk mencari tempat tinggal dan keadaan bertambah buruk karena turunnya hujan.

Tidak tinggal diam, Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) pun memberikan tenda sebanyak 30 buah kepada 30 kepala keluarga lantaran terbatasnya lahan pemasangan tenda. Sisa 20 kepala keluarga mengungsi pada rumah-rumah penduduk dan sanak saudara mereka yang tidak jauh dari Serangan. Namun BNBP sudah jelas tidak bisa menyediakan lahan untuk pemukiman tetap. Tak mungkin warga Kampung Bugis tinggal untuk selamanya di dalam tenda.

Syukurnya, ada warga Kampung Bugis yang memiliki lahan kosong selain di tempat pengeksekusian. Lahan tersebut dibagi separuh sebagai tempat pemasangan tenda dan dijadikan pemukiman Kampung Bugis. Sedangkan separuhnya lagi milik warisan keluarganya. Sayangnya, lahan kosong ini masih tidak cukup luas untuk menampung 30 kepala keluarga. Belum lagi kondisi lingkungan yang tidak bersih dan permukaan tanah yang tidak rata menjadikan pemukiman sementara ini sangat jauh dari kata layak. Tenda pun tidak bisa digunakan dari jam 10 pagi hingga jam 2 sore, karena suhu yang sangat panas. Tenda baru dapat digunakan kembali pada jam 4 sore ke atas.

Saat ini warga Kampung Bugis sedang memperjuangkan hak atas enam setengah hektar lahan dari BTID yang akan diberikan kepada masyarakat Serangan. Sebagian dari lahan tersebut akan dipergunakan untuk pelebaran pemukiman Kampung Bugis.

Berkaca dari kasus ini, dapat dikatakan inilah bukti nyata bahwa keegoisan satu orang mampu mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Jika seperti ini, akibatnya masihkah kita bisa senang dan berbangga di atas penderitaan orang lain? Tidak bermaksud untuk menyalahkan sang penggugat sepenuhnya sebab jika memang benar tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka sudah sepatutnya pula ia bisa menerima hak tersebut. Hanya saja, sikapnya yang terlalu mementingkan keperluan pribadi itulah yang sangat disayangkan. Seharusnya sang penggugat memikirkan nasib dari warga Kampung Bugis yang terpaksa diusir dari tanahnya.

Sudah satu tahun lima bulan sejak tereksekusinya rumah milik warga Kampung Bugis. Anak-anak yang sempat menunda sekolah untuk beberapa bulan saat ini mereka sudah aktif bersekolah kembali.

Meski demikian, warga Kampung Bugis masih mengharapkan keadilan serta hak-hak mereka kepada pemerintah. Persis yang disebutkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal tersebut berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Hal senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 129 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Hingga saat ini, implementasi dari kedua peraturan tersebut belum terimplementasikan di Kampung Bugis, Serangan.

Namun, kondisi masyarakat kampung Bugis seperti saat ini menunjukkan betapa ulur tangan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kehidupan warganya. Hingga satu pertanyaan yang menggantung saat ini, sampai kapan kita akan menyaksikan kondisi masyarakat Indonesia seperti ini?

Editor: Ryan, Juniantari.

[DISCLAIMER]

Berita ini dipublikasikan pertama kali  pada tanggal 11 Juni 2018 di persakademika.com

You May Also Like