Identitas Luntur, Teroris Melaju

Oleh: Mery Lusyana
Editor: Kristika, Juniantari

Peristiwa pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo pada bulan Mei lalu menjadi perhatian publik. Mengingat aksi terorisme berhasil membuat rakyat Indonesia, khususnya warga Surabaya dan Sidoarjo gempar, apakah strategi terbaik kita untuk menyikapi hal ini?

Beberapa hari sebelum aksi pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo, terjadi baku tembak antara polisi dan napi terorisme di Tahanan Mako Brimob, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut menewaskan lima orang anggota polisi dan mengakibatkan tahanan teroris dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Beragam alasan menyertai aksi teror bom yang terjadi selang beberapa waktu kemudian.

Mulai dari aksi yang direncanakan untuk menutupi rasa dendam atas pemindahan kawan mereka sesama teroris ke Lapas Nusa Kambangan. Dengan dalih menebar keyakinan/paham yang mereka anut,  hingga menjalankan amanat yang konon mereka sebut sebagai jalan untuk mencapai surga. Pada intinya, mau apapun alasannya hal tersebut menjadikan para teroris justru semakin merajalela tanpa rasa jera.

Sebagai ‘pembukaan’ dari parade aksi teror bom, dalam waktu hampir bersamaan tiga gereja di wilayah Surabaya menjadi sasaran pada bulan Mei lalu. Gereja-gereja tersebut adalah Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro Surabaya, dan GPPS Sawahan. Tidak selesai di sana, aksi teror berlanjut dengan meledakkan bom berikutnya di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, bahkan Mapolrestabes Surabaya.

Aksi terorisme tersebut pun tak hanya sukses menjajah mental masyarakat Indonesia. Namun juga mampu membuat kondisi sosial, politik bahkan hukum di Indonesia bergejolak. Berbagai pihak baik pemerintah, kepolisian hingga masyarakat sipil memiliki pandangan dan strategi sendiri dalam menanggapi dan mengatasi tragedi yang panas ini.

Menapaki dari sisi kepolisian, tentu kesiapsiagaan mereka menjadi harapan serta tolak ukur bagi masyarakat terhadap rasa aman di masyarakat. Sikap kewalahan para polisi menghadapi serangan aksi terorisme cukup terlihat, tapi hal tersebut dapat diatasi meski harus menelan korban jiwa. Dari sisi pemerintah terlihat seakan mereka baru bergerak setelah mendapat “pukulan” dari luar. Sebab setelah peristiwa bom, baru muncul pergerakan yang cukup melesat terkait kinerja pemerintah yang dalam hal ini adalah DPR dan Presiden.

Pasalnya hingga teror bom terjadi tahun ini, RUU Anti Terorisme yang telah diajukan sejak tahun 2016 silam baru disahkan Mei 2018 lalu. RUU yang disahkan ini merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindakan ini menjadi potret yang disayangkan, peraturan mengenai terorisme baru dideklarasikan setelah aksi terorisme berupa pengeboman mulai merambah tanah air.

Namun jika melihat kondisi Indonesia saat ini, tidak hanya pemerintah ataupun aparat kepolisian yang dituntut bekerja keras menanggulangi hal ini. Peran masyarakat turut menjadi satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan penanggulangan serta pencegahan terorisme yang lebih baik lagi.

Maraknya terorisme saat ini tidak lain akibat adanya paham atau ajaran lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Selain pula mulai memudarnya keyakinan serta pemahaman empat pilar berbangsa dan bernegara yakni UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (empat pilar ini dapat disebut Identitas Nasional). Paham-paham keliru itulah yang dapat menimbulkan pemberontakan serta kemungkinan disintegrasi bangsa.

Lebih-lebih di tengah era digital saat ini, paham-paham tertentu, dogma/doktrin yang keliru dengan NKRI mudah menyebar. Baik melalui media sosial dan diserap dengan cepat oleh masyarakat. Bukan artinya menyalahkan apalagi menolak perkembangan zaman dengan perkembangan media komunikasi digital yang sangat praktis. Namun, sebagai masyarakat harus mampu memilih informasi atau kabar yang diperoleh. Apalagi mengandung dogma-dogma yang melenceng dari empat pilar Identitas Nasional.

Di sinilah peran terpenting dari masing-masing pribadi masyarakat. Terlebih lagi urusan keyakinan merupakan masalah pribadi yang sejatinya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, dengan ajaran apapun. Terkecuali untuk individu yang tidak memiliki kepribadian kuat. Dalam hal ini, kerjasama pemerintah dengan masyarakat perlu diwujudkan. Pemerintah dapat memberikan pengarahan atau edukasi yang menyadarkan masyarakat. Khususnya terkait pentingnya menguatkan keyakinan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dalam Pancasila. Begitu pula nilai-nilai lainnya seperti kemanusiaan, kesatuan dan persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan.

Kemudian masyarakat Indonesia harus menumbuhkan kesadaran terhadap Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya adalah alat pemersatu bangsa. Dengan berpegang teguh pada dua hal tersebut, perbedaan antar individu pun tidak akan kembali muncul sebagai alasan atas lahirnya tindak pemberontakan.