Pemilihan umum pada suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, merupakan hal yang sangat krusial. Terselenggaranya pemilu, adalah salah satu bukti tersalurkannya aspirasi setiap masyarakat. Kita telah mengetahui, jika dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat. Salah satu agenda pemilihan umum yang penting bagi suatu negara demokrasi adalah pemilihan kepala pemerintahan baik Presiden ataupun Perdana Menteri. Pemilu memiliki beberapa sistem, terdapat pemilu yang secara langsung dipilih oleh rakyat maupun yang diwakilkan, tergantung mekanisme pemilu yang diadopsi negara tersebut
Belum lekang dari ingatan kita mengenai pemilu presiden, November tahun lalu telah diselenggarakan pesta demokrasi Amerika Serikat dalam menentukan presiden mereka. Kedua kubu yakni kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton serta kandidat dari Partai Republika Donald Trump berkompetisi untuk meraih kursi nomor satu di AS. Masing-masing calon mengumbar janji dan program unggulan agar menarik simpati dan suara rakyat. Hal yang menarik disini adalah, sifat hampir bertolak belakangnya rancangan program dari kedua kandidat. Lalu apakah yang mempengaruhi hal tersebut ?. Jawabannya adalah ideologi masing-masing partai yang memiliki andil besar dalam menentukan program dan kebijakan disamping ebebrapa factor lainnya.
Berbicara mengenai ideologi politik, Michael Freeden mendefinisikan sebagai kumpulan gagasan, kepercayaan, opini dengan beberapa ciri pembeda antara ideologi satu dan lainnya. Ciri-ciri ideologi politik menurut Michael Freeden seperti, menunjukkan adanya pola yang khas bersumber dari tradisi terbentuknya, dibuat oleh kelompok yang memiliki andil besar, berkompetisi dalam membentuk dan mengontrol perencanaan kebijakan publik, dan terakhir ideologi memiliki tujuan untuk mengatur dan merubah kehidupan sosial politik yang dilakukan oleh komunitas politik .[1] Memang tidak bisa dipungkiri, jika suatu penentu kebijakan public berangkat dari salah satu parpol, ideologi parpol tersebut tidak bisa terlepas dalam setiap kebijakannya, begitu juga dengan AS. Kedua partai besar yang menguasai perpolitikan AS memiliki ideologi masing-masing. Perlu digaris bawahi, jika AS memberlakukan sistem dwi-partai yang artinya hanya terdapat dua partai dalam setiap kontestasi politik. Nelson W. Polsby menyebutkan, jika salah satu cara dalam mengidentifikasi ideologi partai politik AS adalah dengan cara melihat aktivis partai yang datang saat konvensi nasional penentuan kandidat masing-masing partai. Aktrivis Partai Demokrat adalah sekelompok orang liberal dengan paham liberalism dan Republik dipenuhi oleh sekelompok orang konservatif dengan faham konservativisme.
Faham liberalisme dan konservatisme memiliki perbedaan ciri-ciri yang signifikan. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketiadaan intervensi dari luar dalam tiap aktivitas individu. Konsep otonomi individu dalam pandangan liberalisme tidak hanya berupa kebebasan individu dalam bertindak dan memilih cara hidup yang baik. Namun, juga untuk mengkritisi, merevisi dan bahkan meninggalkan nilai dan cara hidup yang telah dipilihnya. Ciri tersebut mengindikasikan jika partai Demokrat bersifat bebas serta dinamis dalam segala aspek baik politik, ekonomi maupun sosial. Biasanya, simpatisan Partai Demokrat merupakan kaum-kaum minoritas yang kebebasannya terenggut oleh kaum mayoritas kulit putih, seperti kaum miskin. imigran, LGBT, dan Afro-American. Ciri ideologi Partai Demokrat sangat kentara dalam beberapa program unggulan Hillary Clinton. Program tersebut berupa bantuan sekolah dan kuliah bagi keluarga dengan pengahsilan kurang dari USD 125.000 pertahun, mempermudah mekanisme imigrasi, memperluas bantuan kesehatan, dan memperjuangkan adanya kesamaan penghasilan.[4] Adanya bantuan-bantuan sosial baik pendidikan dan kesehatan, Partai Demokrat berupaya untuk menjamin kebebasan rakyat dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas penunjang hidup, erlebih bagi kalangan minoritas. Permudahan mekanisme imigrasi juga memperkuat anggapan Demokrat, jika Amerika adalah negara untuk semua orang yang mengadu nasib di negara Adi Daya tersebut, khususnya bagi kaum imigran yang negara asalnya sedang dilanda konflik peperangan.
Berbeda dengan Demokrat, Partai Republik cenderung memiliki ideologi konservatisme. Konservatisme merupakan sebuah pandangan politik yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata conservare yang berarti menjaga, memelihara. Hal ini berkaitan dengan setiap budaya memiliki nilai yang tetap dan berbeda-beda.[5] Definisi tersebut mengindikasikan jika Partai Republik memiliki ideologi yang statis, artinya tetap mempertahankan budaya-buidaya luhur, tidak menerima perubahan yang begitu besar. Simpatisan partai ini, biasanya adalah kalangan tua, berpendidikan tinggi, serta kalangan mayoritas lainnya di Amerika. Republikan juga menentang keras adanya LGBT serta aborsi. Janji program saat kampanye Trump yang paling kontroversial dan mencirikan konservatif adalah bakal membangun tembok pembatas antara AS Meksiko dan melarang beberapa negara muslim untuk memasuki AS.[6] Kedua calon kebijakan tersebut memperkuat paradigma Partai Republik jika Amerika hanya untuk orang Amerika dalam hal ini orang kulit putih. Tradisi-tradisi dan sistem sosial yang sudah terbentuk sejak lama harus dipertahankan. Terlebih seringnya terjadi peristiwa terorisme, dianggap Partai Republik kaum muslim sebagai momok ancaman bagi keselamatan dan kesatuan sosial AS.
Kedua Partai memang memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan ideologi. Namun, hal tersebut tidak memberikan masalah besar bagi keberlangsungan kontestasi poitik di AS. Minimnya konflik yang terjadi dikarenakan budaya liberal dan konservatif telah mengakar dalam komunitas warganya, baik karena diturunkan oleh keluarga terdahulu maupun kelompok sekitar. Maka dari itu, rakyat Amerika mampu menerima perbedaan Ideologi kedua partai namun tetap teguh terhadap ideologi masing-masing, karena sejatinya masing-masing ideologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ideologi hanyalah sebuah alat yang digunakan partai penguasa sebagai penentu arah jalannya pemerintah, meskipun begitu ideologi bukanlah satu-satunya factor yang menentukan sukses atau tidaknya pemerintah di Amerika Serikat.(Ahmad Ainul Muklis/Hubungan Internasional Universitas Udayana)
