Jam Kehancuran Demokrasi

Oleh: Akhmad Khoirul Munir

Editor: Kristika, Juniantari

Ilustrator: Apo

Masalah moralitas dalam dunia politik dianggap sebagai sesuatu yang kabur. Hal ini terjadi karena begitu banyak yang mengembangkan moral partisipan, ekslusif dan tertutup. Politik dicitrakan sebagai akal-akalan dan perebuatan kekuasaan saja. Reduksi makna ini jamak terjadi dalam negara demokrasi tak terkecuali Indonesia. Dalam pusaran tahun-tahun politik sekarang ini, masyarakat Indonesia kembali digemparkan dengan tingkah laku DPR yang banyak menuai polemik. Belum kelar kasus korupsi yang menimpa beberapa angota Dewan, pada 12 Februari 2018 munculnya pengesahan terhadap UU MD3 membuat DPR menjadi pusat perhatian. Perivisian undang-undang yang dianggap oleh banyak kalangan penuh kontroversial. Sebab ada sejumlah pasal yang dianggap tidak sesuai, seperti hak imunitas anggota DPR dan pasal penghinaan.

Perlu diingat bahwa negara penganut demokrasi belum tentu menjamin adanya sebuah sistem yang bebas kepentingan. Dalam kaitannya dengan revisi UU MD3 oleh DPR-RI tentu mengindikasikan adanya kepentingan dari golongan politisi, salah satunya bisa jadi untuk menjaga kemapanan dan melanggengkan kekuasaannya. Sementara rakyat akan kehilangan kedaulatannya, ekonomi semakin tidak jelas arahnya, korupsi kian merajalela dan kaum politisi sibuk mengurus dirinya sendiri dan memainkan kartu politiknya untuk kepentingan kaumnya, serta oligarki diam-diam menggeser spirit demokrasi.

Ketidakjujuran serta hukum yang seolah-olah mati suri ini menghasilkan manusia komperador. Manusia yang cenderung mementingkan kepentingan diri serta golongan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Parahnya, prilaku korupsi kini menjadi budaya populer yang jauh akan adanya perasaan malu dan bersalah. Seolah-olah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia hanya menjadi dalih untuk meraup keuntungan bagi para pemegang kuasa. Ketika ilmu politik selalu tunduk pada ranah ilmiah empiris maka yang terlihat hanyalah pertarungan kekuasaan dan kepentingan. Tata politik yang nampak hanyalah kisah-kisah buruk pertikaian sehari-hari. Perlu kiranya khalayak berfilsafat politik dan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Berfilsafat politik berarti memandang secara reflektif pergumulan tata hidup manusia sehari-hari.

Terkait revisi UU MD3 No. 17 tahun 2014 yang menjadi bahan perbincangan dewasa ini memuat sejumlah pasal yang dinilai membuat DPR kian tak terjamah. Sejumlah pasal dalam undang-undang itu dianggap melanggar konstitusi dan dapat mengkriminalkan masyarakat yang mengkritik DPR. Selain itu perubahan undang-undang tersebut berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 122 misalnya, menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Pasal itu dapat menjadi pasal karet karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Pasal itu pun seolah menegaskan bahwa DPR tak bisa dikritik, padahal penyelenggara negara tak bisa menutup diri dari kritik.

DPR juga memasukkan pasal yang memperkuat imunitas anggota Dewan terhadap hukum. Pasal 245 menyebutkan pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Pasal ini menampilkan adanya keistimewaan lebih terhadap DPR yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Padahal jelas dalam konstitusi, semua yang menjadi subjek hukum, yaitu warga negara (tak terkecuali pejabat negara) terlepas dari jabatannya, semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Bahkan pasal 73 menyebutkan DPR berhak memanggil paksa hingga melakukan penyanderaan melalui kepolisian. Ada yang tak wajar dengan pasal pemanggilan paksa ini. DPR terkesan melindungi dirinya agar terhindar dari jeratan hukum serta mengambil peran menjadi lembaga yang berwenang dalam memanggil paksa seseorang. Hal itu seharusnya menjadi tugas dari lembaga yudikatif sebagai badan hukum, sementara DPR merupakan lembaga legislatif atau badan pengawas.

Perubahan UU MD3 tersebut juga terlihat sebagai  reaksi DPR untuk melindungi kelemahannya yang akhir-akhir ini kerap mendapat kritik dari publik. Dalam UU MD3 tersebut, DPR menjadi defensif dan protektif ketika berhadapan dengan hukum. Sekaligus bersifat ofensif dan represif. Selain itu beberapa revisi dalam pasal tersebut juga berpotensi mengancam kebebasan pers dan juga mengancam kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat.

Tampaknya DPR disini mencoba memanfaatkan relasi-relasi kuasa sebagai pejabat negara, di antaranya dengan meminta perlindungan dari presiden dan bantuan kepolisian. Jika dilihat dari analisis wacana dan kekuasaan dari Michael Foucault, anggota legislatif berusaha menggunakan pengetahuannya dalam wacana UU MD3 untuk dijadikan alat kekuasaan yang berupa manuver, disposisi, taktik dan teknik untuk mendisplinkan tubuh-tubuh masyarakat yang berani menilai atau mengkritik kinerja dari DPR. Hal itu bertujuan agar DPR yang memiliki kuasa (dengan adanya UU MD3) dapat dengan mudah melakukan pengontrolan terhadap publik agar tetap sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggota Dewan, serta menjadikan publik sebagai tubuh-tubuh yang patuh.

Demi mencapai tujuan itu, maka DPR menambahkan pasal-pasal yang termuat dalam UU MD3, di antaranya pasal 122, 73 dan 245 sebagai basis dengan harapan akan terjadi hubungan ordinasi dan sub-ordinasi antara anggota Dewan dengan mereka yang melakukan oposisi, baik dari masyarakat sipil maupun politik. Jika menyadari hubungan itu, maka dalam konteks masyarakat dapat berada dalam sub-ordianasi DPR. Sehingga wakil (rakyat) tidak lagi menjadi wakil melainkan tuan (rakyat). Akibat dari sifat represif yang dilakukan DPR dengan langkah hukum dan pemanggilan paksa akan membuat publik merasa takut untuk melontarkan kritik karena dapat dianggap “merendahkan”. Karena kata “merendahkan” yang multitafsir ini, tentu dijadikan alat dengan kuasa yang dimiliki DPR untuk mengontrol dan mengawasi kritik-kritik dari masyarakat serta isu-isu yang menyangkut anggota legislatif yang diwartakan media.

Andaikata revisi UU MD3 tersebut tidak mendapatkan penolakan dan hubungan ordinasi dan sub-ordinasi itu berlangsung tanpa disadari, maka itu berarti masyarakat Indonesia telah terhegemoni oleh negara. Dalam posisi seperti ini, seluruh lapisan masyarakat yang terhegemoni akan menaruh kepercayaan yang begitu tinggi kepada setiap kebijakan dari pemerintah. Apapun keputusan dan kebijakan dari pemerintah, tak peduli salah atau benar akan didengarkan; telan mentah-mentah. Jika tidak setuju atau menolak peraturan undang-undang ataupun keputusan pemerintah, maka masyarakat yang terhegemoni akan merasakan dirinya sebagai seorang warga negara yang buruk; melanggar konstitusi. Jika sebagian masyarakat Indonesia terhegemoni maka pada saat pemerintah mengesahkan peraturan, masyarakat akan langsung berkata “iya” pada keputusan tersebut.

Berkat posisi dan fungsinya dalam dunia pemerintahan, DPR menggunakan alat-alat kekuasaan (undang-undang, hukum, polisi) yang memaksa dari negara secara legal memaksakan disiplin ketika persetujuan tidak didapatkan. Jadi hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau klas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Patria dan Arief, 2015: 14). Pada dasarnya negara merupakan ekspresi politik dari struktur klas yang melekat dalam produksi. Dalam masyarakat berklas seperti masyarakat kapitalis, negara didominasi oleh kaum borjuis dan oleh sebab itu negara merupakan ekspresi politik dari klas dominan itu.

Munculnya negara dalam masyarakat kapitalis adalah akibat dari tidak terdamaikannya pertentangan klas (antara borjuis dan proletar) dalam struktur masyarakat tersebut. Negara juga mengontrol perjuangan sosial dari kepentingan ekonomi yang berbeda, di mana kontrol tersebut dipegang oleh klas yang kuat secara ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, negara juga menjadi alat represif dari klas yang berkuasa. Selain kekuatan represif tersebut, negara juga menjalankan kekuatan hegemoni yang mampu melanggengkan kekuasaannya, yang berarti kekuasaan dari klas dominan. Maka hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai klas diktator (Patria dan Arief, 2015: 121).

Dengan demikian perivisian UU MD3 yang dilakukan adalah menjadi alat untuk menjamin dan melindungi kedudukan DPR sebagai Dewan legislatif. Sekaligus UU MD3 secara politik berfungsi untuk meredam usaha-usaha masyarakat ataupun badan hukum untuk melakukan pengontrolan dan pengawsan terhadap kinerja anggota Dewan. Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa fenomena kekuasaan di negeri ini tidak dalam bentuk hegemoni Gramscian, di mana masyarakat memberikan persetujuannya kepada penguasa untuk berkuasa. Namun idealnya dalam konsep Gramscian, penguasa memenangkan hegemoni total tanpa harus menggunakan kekerasan.

Yang terjadi saat ini karena pluralitas masyarakat di Indonesia, penguasa sangat sedikit mendapatkan persetujuan total atau hegemoni total tanpa dominasi atas masyarakat. Negara Orde Baru justru lebih mengedepankan dominasi, yang berarti penggunaan aparatus koersif untuk penegakkan hegemoni. Ini dapat terbaca melalui pola tindakan yang diambil terhadap masyarakat apabila mereka melakukan oposisi politik secara terbuka. Para buruh, mahasiswa dan intelektual lebih sering berhadapan secara frontal dengan aparat kekerasan negara seperti militer, polisi dan penjara dalam setiap kali menyuarakan pendapat yang beroposisi dengan hegemoni politik penguasa.

Jadi, sesungguhnya yang terjadi adalah dominasi politik yang besar oleh negara terhadap masyarakat sipil. Setidaknya, fakta-fakta resistensi (perlawanan) yang dilakukan masyarakat terhadap negara menegaskan kembali hal itu. Berbagai protes dan penolakan baik oleh masyarakat sipil maupun kaum terpelajar terhadap UU MD3 yang telah direvisi kian hari semakin tajam. Semua itu menunjukkan bahwa ada hegemoni yang tak sampai atau gagal mencengkeram seluruh lapisan masyarakat. Besarnya tingkat resistensi masyarakat ini, yang berarti merosostnya hegemoni dalam makna persetujuan total terhadap kekuasaan kelompok dominan, kemudian dijawab oleh penguasa dengan menjalankan dominasi. Dominasi dalam prespektif Gramscian adalah menegaskan kembali hakikat negara sebagai alat kekerasan untuk menjaga kekuasaan klas dominan.

Penonjolan aparatus koersif dari negara dengan sendirinya akan mengedepankan kekuatan-kekuatan mileteristik (termasuk polisi dan penjara) untuk menangani persoalan-persoalan politik, seperti yang termuat dalam beberapa pasal UU MD3 yang direvisi. Dalam sistem seperti ini, supremasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik menjadi terancam dan akan membangun sebuah rezim kekuasaan yang otoriter serta penuh dengan kekerasan dalam setiap penyelesaian konflik politik. Sebagaimana penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dalam kasus e-KTP. Jika terus begitu, maka dengan sendirinya ia akan menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tirani. Kondisi seperti ini tentu menjadi problem besar dalam kerangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui kehidupan politik yang demokratis dan beradab.

Ketika UU MD3 No. 17 tahun 2014 yang telah direvisi itu mendapatkan persetujuannya dari presiden, maka jarum jam ‘kehancuran demokrasi’ telah tepat berada pada titiknya dan bersamaan dengan itu akan  muncul suatu fenomena yang cukup mengerikan, di mana “para wakil menjadi penindas yang diwakilinya”. Dan suatu transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis kelihatannya menjadi kebutuhan yang mendesak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *