KAMI BERSAMA SUARA USU

Kuasa menjadi alat perenggut hak. Menggunakannya sewenang-wenang menjadi hal yang biasa bagi mereka si penguasa, tapi sungguh semu. Semu karena ternyata jabatan ataupun gelar tidak mencerminkan seseorang menjadi sosok yang humanis, atau mungkin bijaksana.

Pada 25 Maret 2019, Rektor Universitas Sumatera Utara menggunakan kuasanya untuk berlaku sewenang-wenang bahkan mencederai hakikat dari pendidikan bahkan hak asasi manusia. Bidikannya mengarah pada media untuk belajar dan menggali daya kritis pelajar, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara USU. Dengan langsung memecat 18 pengurus LPM Suara USU. Intervensi dan intimidasi berulang kali dilakukan sebelumnya. Hal ini terjadi karena sebuah karya sastra yang bahkan tidak memuat ujaran kebencian sedikitpun. Karya itu berjudul ‘Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya’. Dalam rilis pers yang dibuat oleh Pengurus Pers Mahasiswa Suara USU, intimidasi yang dilakukan berulang kali oleh kampus dijelaskan secara kronik.

Jejak perkara dimulai dari posting cerpen berjudul ‘Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya’ pada tanggal 12 Maret 2019. Cerpen ini merupakan karya dari Pemimpin Suara USU yaitu Yael Stefany Sinaga. Karya sastra yang menjadi media untuk menggambarkan tentang bagaimana kaum minoritas didiskriminasi, dengan menunjukan bagaimana bentuk framing realitas sosial saat ini menurut pencipta dari karya tersebut. Seperti dilansir tirto.id, menurut Pemimpin Redaksi Suara USU, pihak rektor meminta cerpen tersebut ditarik, karena menurutnya vulgar dan mempromosikan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Klaimnya vulgar karena mengandung kata ‘sperma’ dalam kalimat “Kau dengar? Tidak akan ada laki-laki yang mau memasukkan barangnya ke tempatmu itu. Kau sungguh menjijikkan. Rahimmu akan tertutup. Percayalah sperma laki-laki manapun tidak tahan singgah terhadapmu.”  Bila kata itu terlalu vulgar dan berbau pornografi, maka seharusnya buku pelajaran yang menyangkut kata tersebut termasuk pornografi. Namun pada kenyataannya, tidak ada dalam tulisan yang dibuat bermaksud untuk membangkitkan nafsu birahi. Menurut kritikus sastra Mhd. Anggue J. Daulay yang merupakan Dosen Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Medan menyatakan bahwa dalam cerpen tersebut ia tidak melihat hal negatif yang bergitu urgent. Cerpen tersebut pun sama sekali tidak bermakna sugestif dan persuasif.

Pada 19 Maret 2019, intervensi atas publikasi Suara USU dilakukan oleh pihak kampus, yaitu pemanggilan pengurus Suara USU. Pihak kampus meminta untuk menarik cerpen yang telah meresahkan dan menjadi viral di kalangan sivitas akademika USU. Kemudian melarang membuat tulisan yang menyerupai cerpen tersebut. Seperti dilansir tempo.co, meskipun Rektor USU belum membaca secara langsung, tapi dari laporan Wakil Rektor, cerpen yang diposting dianggapnya mendukung kelompok LGBT. Karena menurutnya tidak sesuai dengan visi dan misi kampus. Intervensi ini menurutnya lumrah karena Suara USU didanai oleh rektorat. Pihaknya pun menganjurkan untuk menulis berita tentang prestasi-prestasi mahasiswa. Namun dalam hal ini, Lembaga Pers Mahasiswa bukanlah humas kampus yang bekerja untuk menjaga citra dan reputasi kampus dengan menutup segala celah kebobrokan kampus. Hingga pada 20 Maret 2019, suarausu.com yang merupakan website resmi Suara USU disuspensi.

Hingga pada 24 Maret 2019, Humas USU memberikan undangan kepada 18 anggota Suara USU melalui whatsapp. Undangan tersebut berisi tentang himbauan kepada pegurus Suara USU untuk menemui rektor di Gedung Biro Rektor USU pada Senin, 25 Maret 2019 pukul 09.00 WIB. Menanggapi undangan tersebut, 18 pengurus Suara USU memenuhi panggilan Rektor USU. Dalam pertemuan tersebut, Suara USU cukup mendapat intimidasi, berupa permintaan untuk anggota Suara USU yang masuk dalam ruangan tersebut mengumpulkan telepon genggamnya. Maksud dari pertemuan ini yaitu untuk membahas tentang cerpen ‘Ketika Semua Menolak Kehadirian Diriku di Dekatnya’. Seperti yang termuat dalam Press Release Suara USU, menurut Rektor USU, Suara USU bukan Pers Mahasiswa melainkan hanya UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan Laboratorium USU yang harus tunduk pada aturan USU. Hingga pada penghujung pertemuan, Rektor menyatakan semua anggota dan pengurus Suara USU periode 2019 akan dikeluarkan.

Dalam wawacara Runtung Sitepu selaku Rektor USU kepada tirto.id, ia menyatakan bahwa 18 orang (anggota Suara USU) telah mencoreng nama USU. Maka secepatnya dipecat, dan pihaknya pun telah membentuk panitia serta merekrut anggota baru. Namun dalam hal ini, jika melakukan pemecatan secara sepihak tanpa landasan yang tepat, dengan legitimasi sebagai alat, tidak akan mempengaruhi identitas dari pers mahasiswa teruntuk Suara USU. Orang-orang yang tergabung dalam Suara USU adalah ruh dari Suara USU itu sendiri. Mereka menghidupi organisasinya dengan pemikiran-pemikirannya yang telah diturunkan dari semenjak lembaga tersebut lahir. Pemecatan secara sepihak, tidak adanya regenerasi, dan orang-orang baru yang dipaksa menyandang identitas sebagai Pengurus Suara USU bukan Suara USU itu sendiri.

Bentuk pemecatan secara sepihak tidak mencerminkan sifat demokrasi, apalagi di lembaga pendidikan yang pastinya mempelajari tentang demokrasi. Bentuk dari tindakan Rektor USU adalah intervensi yang sudah kelewatan. Tindakan ini adalah cerminan dari kesewenang-wenangan penguasa dalam hal ini Rektor USU dengan legitimasi yang dimilikinya mencabut status keanggotaan pengurus Suara USU periode 2019. Kesewenang-wenangan ini pun melanggar hak dan keberadaan Suara USU sebagai lembaga pers mahasiswa. Kemudian tindakan Runtung sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara tidak mencerminkan kebebasan mimbar akademik.

Ancaman, intimidasi, intervensi, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan Rektor USU terhadap LPM Suara USU adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Diantaranya yaitu pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarakan pendapat’. Karena cerpen yang diterbitkan Suara USU adalah ungkapan dari pandangan penulisnya melalui karya sastra, serta tidak mengancam atau melanggar hak asasi manusia. Kemudian pada Pasal 28 F yang berbunyi: ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’. Selanjutnya, terkait kebebasan berpendapat di ruang publik pun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di mana sebagai institusi pendidikan, seharusnya dapat membuka ruang bahkan melindungi mahasiswanya dalam menyampaikan pendapatnya berdasarkan keilmuan yang telah diperoleh. Hal ini pun lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tertera adanya prinsip Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi pedoman universitas dalam hal ini Universitas Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini tercantum dalam pasal 8 ayat (1) yaitu Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuian dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Selanjutnya dalam menjalankan kebebasan akademika adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).

Terkait pemecatan 18 anggota Suara USU tentu saja melanggar hak anggota Suara USU sebagai mahasiswa yakni menurut Pasal 14 ayat (1) yaitu mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Suara USU adalah lembaga yang dapat merangkul minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri.

Melihat bentuk kesewenang-wenangan kampus dan demokrasi yang telah tercederai oleh bentuk-bentuk intervensi hingga intimidasi yang dialami Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU, maka kami dari Pers Mahasiswa Akademika Universitas Udayana menyatakan sikap :

  1. Mendukung LPM Suara USU dalam mempertahankan hak penerbitan serta hak mengakses informasi sebagai Lembaga Pers Mahasiswa.
  2. Menuntut Rektor untuk mencabut SK Rektor No. 1319/UNS.1.R/SK/KMS 2019 yang merupakan SK Pemberhentian 18 anggota LPM Suara USU.
  3. Menolak segala intervensi terhadap kebebasan berekspresi bagi pegiat pers mahasiswa.
  4. Mendukung USU dalam menciptakan lingkungan kampus yang demokratis.

Hormat kami,

Pers Akademika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *