Kebijakan Direvisi, Mahasiswa Beraksi

Corak kegeraman terhadap UU MD3 menyelimuti Aliansi BEM  Se-Bali Dewata Dwipa. Mereka menyalurkan kegeraman tersebut melalui aksi demo di depan Gedung DPRD Bali pada Jumat, 23 Februari 2018. Aksi yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi rakyat mengundang berbagai pertanyaan. Apakah dampak yang diperoleh setelah adanya aksi ini? Apa yang dapat dilakukan mahasiswa selain demo untuk menemukan benang merah atas penolakan UU MD3?

Dihimpun dari berbagai sumber, UU MD3 merupakan Undang-Undang yang meliputi MPR, DPR, DPD, dan DPRD resmi disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2018). UU yang meraup banyak kontroversi ini menggerakan hati mahasiswa-mahasiswa khususnya di Bali untuk menolak UU yang dianggap menghambat kinerja hukum atas anggota DPR yang bermasalah. Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa melakukan aksi penolakan ini di depan Gedung DPRD, Bali (23/2).

Selama ini kinerja DPR dipertontonkan luas di masyarakat. Label yang disematkan pada pejabat negara tersebut sering mengalami kontra dalam pelaksanaan tugasnya. Masyarakat sering dibuat geram dengan keputusan-keputusan yang tidak pro rakyat atau bahkan perilaku anggotanya yang tidak berintegritas dalam melaksanakan tugas. Hal ini menyebabkan masyarakat terus mengawasi DPR agar tidak melupakan kepercayaan yang telah diberikan. Mencuatnya pengesahan UU MD3 oleh DPR dianggap semakin meresahkan masyarakat. Keputusan tersebut dianggap akan menambah kekuatan kuasa DPR dan menggeser kepentingan masyarakat.

Ditemui di Kampus Sudirman, Universitas Udayana, Wahyu Budi Nugroho selaku sosiolog mengemukakan pendapat atas tindakan Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa pada hari yang sama pada saat para mahasiswa melakukan aksi penolakan terhadap UU MD3. Menurutnya, tindakan mahasiswa seperti ini merupakan hal yang patut diapresiasi. “Tindakan demo yang mereka lakukan membuktikan bahwa para mahasiswa tidak apatis terhadap konstelasi nasional,” ungkapnya.

Ia juga menekankan, menunjukkan sikap menjadi salah satu hal penting dalam menanggapi sebuah kebijakan. “Perkara dampak yang akan terjadi setelah demonstrasi ini dilakukan, entah UU DM3 akan ditandatangani atau tidak, itu dikembalikan pada keputusan Presiden,” tandas Wahyu. Menurutnya, tindakan para mahasiswa melakukan aksi ini, setidaknya bisa diketahui oleh pemerintah pusat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sosiolog, Gede Kamajaya. Menurutnya, tugas terutama mahasiswa, akademisi, kaum terdidik adalah untuk terus mengawasi dan mengkritik kinerja wakil rakyat. “Melalui ruang-ruang seperti itu (demonstrasi) kontrol publik dilakukan,” tambahnya.

Wahyu kembali menimpali, untuk apa mereka (wakil rakyat) diberi fasilitas mewah dan digaji tinggi jika masyarakat memberi kritik tidak dipikirkan. Selain demonstrasi, para mahasiswa juga disarankan menggunakan media debat dengan berbagai universitas untuk menunjukkan simpati terhadap permasalahan yang ada di dalam negara. Para mahasiswa juga dapat melakukan kajian tandingan. “Kajian suatu permasalahan dari para mahasiswa diajukan untuk dibandingkan dengan kajian yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.

Jika pernyataan sikap para mahasiswa yang menunjukkan tidak mendukung DPR terus berlangsung di berbagai tempat di Indonesia, maka hal ini akan menunjukkan bahwa DPR mengalami krisis legitimasi. Sudah seharusnya DPR tidak memperpanjang catatan merah dalam pelaksanaan tugasnya. Melakukan kewajiban sebagai wakil rakyat terlebih dahulu jauh lebih baik daripada menuntut hak. (Vilia/Juni/Akademika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *