KPK digembosi, mahasiswa dan masyarakat bali gelar aksi.

Kamis, 12 September 2019— Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Anti-Korupsi (AMMBAK ) yang terdiri dari beberapa komunitas dan lembaga intra kampus, mengadakan aksi menolak RUU KPK di dalam kawasan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, di Renon, Denpasar.

 

Aksi ini dilakukan serentak di Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Bali dan Makassar untuk merespon atas diterbitkannya Surat Presiden (Supres) tentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR RI. Aksi ini dimulai dengan serangkaian perjalanan long march dari Parkiran Monumen Bajra Sandhi kemudian mengitari sisi Selatan dan Barat Lapangan Renon hingga ke Kantor DPRD Provinsi Bali. Dalam perjalanan long march sempat dilakukan aksi teatrikal pertama dari AMMBAK dan orasi di depan pintu masuk Bajra Sandhi sebelah Selatan Lapangan Renon.

Setelah masuk ke area kantor DPRD, massa aksi pun digiring ke depan wantilan kantor DPRD untuk melakukan aksi teatrikal kedua dan orasi untuk menyampaikan tuntutan di depan Nyoman Sugawa Korry selaku Wakil Ketua I Sementara bersama perwakilan dari anggota seluruh fraksi DPRD provinsi Bali. Javents Lumbantobing selaku perwakilan AMMBAK menyampaikan tuntutan kepada DPRD untuk bersikap menolak poin-poin yang dianggap melemahkan kinerja KPK yaitu, menuntut presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK, menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi karena bisa melemahkan KPK, menuntut penjelasan dan pertimbangan penitia seleksi dalam pengerucutan 10 calon pimpinan KPK, menuntut transparansi hasil fit and proper test mengenai pemilihan calon pimpinan KPK yang dilaksanakan komisi III DPR RI, serta mengajak seluruh akademisi dan masyarakat bali untuk lebih kritis dalam menanggapi upaya pelemahan KPK serta sigap terhadap permasalahan korupsi di Bali.

Sugawa Korry juga meminta agar masyarakat terus memantau dan mengawal seluruh perkembangan wacana revisi UU KPK ini dan menyatakan dengan jelas didepan massa aksi bahwa DPRD Bali menolak revisi UU KPK yang melemahkan kinerja KPK. Sugawa Korry mengaku anggota DPRD Bali belum membaca rancangan UU KPK tersebut, juga menandatangani surat pernyataan penolakan revisi UU KPK bersama dengan seluruh perwakilan anggota fraksi DPRD Bali dan Javents selaku perwakilan AMMBAK yang disaksikan oleh seluruh massa aksi yang hadir.

Javents menyatakan bahwa setelah aksi ini akan terus ada pengawalan atas rencana revisi dan calon pimpinan KPK tersebut dan akan mengirimkan surat ke presiden Joko Widodo dan DPR RI pada tanggal 13 September 2019 besok. Javents juga menambahkan bahwa akan ada aksi lanjutan yang dilakukan secara nasional ketika tuntutan untuk penghentian revisi UU KPK ini tidak terpenuhi “Kalau nanti setelah kita terus mendesak namun tidak ada pembatalan malah terus melemahkan, kemungkinan besar aka nada aksi nasional nanti di Jakarta,” ujar Javents.


Aksi ini ditutup dengan foto bersama dengan memegang surat penolakan yang telah ditandatangani oleh perwakilan massa aksi dan seluruh perwakilan fraksi DPRD Bali yang hadir hari itu. (Nabil/Teja/Akademika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *