Menanggapi Kontroversi Kebijakan, Pejabat Dekanat Angkat Bicara

Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana memuat tujuh poin penting mengenai tata tertib di lingkungan FISIP yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2018 lalu justru menuai respon negatif mahasiswa. Beberapa mahasiswa mengaku sudah mengetahui adanya kebijakan ini melalui sosial media, namun tidak sedikit pula yang belum mengetahuinya.

 

Pihak dekanat FISIP Udayana telah mengeluarkan surat keputusan yang berisi tujuh poin mengenai tata tertib di lingkungan kampus FISIP pada tanggal 5 Februari 2018 lalu. Surat keputusan Dekan ini pun menuai berbagai respon mahasiswa dalam penerapannya. Selain itu kurangnya sosialisasi dari pihak fakultas memunculkan banyak kesalahpahaman antara mahasiswa dengan pihak dekanat.

Ketujuh poin penting yang tertera pada surat keputusan dekan yakni, 1) Mahasiswa dilarang merokok, minum, judi dan yang lainnya yang melanggar hukum, 2) Mahasiswa dilarang mengadakan kegiatan paling lambat pukul 22.00 WITA, 3) Jika lewat dari pukul 22.00 WITA agar membuat surat perizinan yang disetujui oleh Dekan ataupun Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan, 4) Segala kegiatan yang ada di kampus agar diketahui oleh pejabat Dekanat FISIP Unud, 5) Kegiatan di luar dan tanpa diketahui oleh pejabat Dekanat bukan tanggung jawab fakultas, 6) Berisikan apabila meminjam ruangan kelas di luar jam kerja haruslah membayar atau menandatangani surat  pernyataan bermaterai 6000, 7) Berisikan jika meminjam ruangan pada saat jam kerja, maka tidak dikenakan biaya apapun.

Sosial media menjadi sarana utama penyebaran informasi. Juan Dharmansyah, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional menyatakan bahwa dirinya pertama kali mengetahui informasi adanya Surat Keputusan Dekan tersebut melalui grup chat di sosial media. “Tahunya dari sosial media, sih. Ada temen yang men-share itu di grup chat LINE,” ungkapnya. Penuturan berbeda disampaikan oleh Angga Ardyastia, mahasiswa Jurusan Sosiologi semester dua yang menyatakan pertama kali mengetahui kebijakan ini ketika berbincang dengan mahasiswa semester atas. “Tahunya sendiri itu waktu lagi ngobrol-ngobrol, terus ada kakak tingkat yang ngasih tahu tentang kebijakan ini,” katanya.

Kurangnya sosialisasi dari pihak fakultas menyebabkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa terkait poin-poin yang tertera pada surat edaran tersebut sehingga menuai pro kontra. Selin, mahasiswi Jurusan Sosiologi berpendapat dalam poin pertama mengenai larangan merokok belum sesuai karena belum ada fasilitas berupa kawasan khusus untuk merokok di wilayah FISIP sendiri. “Belum sesuai, karena menurutku kita belum boleh membuat KTR kalo belum disediain fasilitas smoking zone nya,” ucapnya. Selain itu beberapa mahasiswa lainnya Nia Venina, mahasisiwi Jurusan Ilmu Komunikasi berpendapat mengenai poin kedua tentang pelarangan mengadakan acara lewat dari pukul 22.00 WITA yang dianggap membatasi mahasiswa dalam berkegiatan positif di kampus. “Kadang kala kita ada tugas atau acara yang mengharuskan kita berada di kampus lebih lama dan itu kita lakukan untuk memenuhi SKP yang merupakan tuntutan kampus juga, jadi kayaknya kurang efektif,” paparnya.

Ketika ditemui pada Kamis, (1/3) Kepala sub bagian keuangan, kepegawaian dan perlengkapan yang kerap disapa Made ini memaparkan alasan dasar dikeluarkannya surat edaran tata tertib kebijakan tersebut. “Ini adalah kebijakan yang dari dulunya sudah ada. Terkait untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban yang ada di fakultas,” jelas Made. Ia juga menjelaskan kebijakan ini dibuat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Made juga memberikan klarifikasi mengenai penerapan tata tertib dalam surat edaran tersebut. ia menerangkan larangan merokok yang dimaksud yaitu hanya di sekitar wilayah gedung A, B dan C FISIP sedangkan pada wilayah taman internet dan TBM diperbolehkan. “Ini kan juga untuk menciptakan kebersihan dan lingkungan yang sehat di FISIP. Untuk larangan berjudi dan mabuk memang tidak diperbolehkan, tetapi jika untuk merokok, ya silahkan di area TBM dan taman internet saja,” lanjutnya.

Mengenai poin kedua yang mana mahasiswa tidak boleh mengadakan acara lewat dari pukul 22.00 WITA, Made menjelaskan hal tersebut semata-semata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Di samping itu kerawanan di kampus juga bisa lebih diwaspadai. “Jika memang ada acara yang mengharuskan sampai larut malam, silahkan mengirim surat perizinan ke pihak dekanat agar acara tersebut diketahui oleh pihak fakultas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Made menjelaskan.

Juga pada point keenam mengenai peminjaman ruangan. Mahasiswa diperbolehkan meminjam ruangan tanpa pemungutan biaya pada saat hari kerja. “Tidak apa-apa, lewat dari jam empat sore pun tidak masalah asalkan itu saat hari kerja. Kalau hari libur termasuk tanggal merah ya harus membayar uang kebersihan,” sambungnya.

Made juga berharap dengan adanya kebijakan ini FISIP menjadi lebih maju dalam kesadaran pengertian dan dalam bidang kebersihan. “Selain itu, saya berharap juga nantinya bisa saling mendukung agar terjalin keharmonisan antara seluruh warga FISIP, sehingga nantinya bisa bersama-sama membawa FISIP ke arah yang lebih baik,” ungkapnya. (Virdha/Juniantari/Kristika/Akademika).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *