“Seluruh kegiatan perkemahan hanya boleh dilakukan setelah semester satu berakhir, supaya kesetaraan meminimalisir perpeloncoan yang sering terjadi,” papar Prof. Dr. Ir. Sucipta, MP, Pembantu Rektor III Universitas Udayana (Unud) perihal pengunduran kemah mahasiswa. Benarkah harapan itu dibalut sistem yang tepat?
Kemah sudah menjadi salah satu kegiatan wajib mahasiswa baru (maba) Unud. Hampir seluruh fakultas mengadakan kemah di awal tahun ajaran. Kegiatan outdoor ini merupakan perkenalan lanjutan maba dan fakultas yang bersangkutan. Namun, kemah yang notabenenya merupakan wadah perkenalan dengan sesama mahasiswa baru ataupun senior kerap dijadikan ajang perpeloncoan.
“Sekarang sudah nggak zamannya lagi perploncoan. Universitas dalam dan luar negeri sudah tidak ada plonco-ploncoan lagi,” aku Prof. Dr. Ir. IGP Wirawan, PR IV Unud. Dan untuk memotong habis budaya plonco di Unud, SK rektor pun dibuat, mengatur sejumlah kegiatan mahasiswa, termasuk di kemah mahasiswa.
SK Rektor yang mengacu pada SK Dikti no.38 tahun 2000 itu dihadirkan Rektor Unud pada tahun 2007 lewat penggantian format Gema Penerimaan Intelektual Muda Udayana (Gempita) dengan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan pelarangan kemah mahasiswa sebelum satu semester. Ketika itu, pelaksanaan larangan kemah di awal tahun ajaran diserahkan pada dekanat. Namun di tahun 2009, kebijakan itu dipertegas dan tak satu pun pihak dekanat mengizinkan mahasiswanya melakukan kemah sebelum melewati satu semester yang kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan mahasiswa. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MP menuturkan, SK ini diharapkan akan mengubah sistem perpeloncoan yang masih kerap terjadi di fakultas yang sering diadukan orang tua mahasiswa.
“Diharapkan jika kemah atau ospek fakultas diundur hingga akhir semester pertama, tingkatan mahasiswa akan menjadi setara dan perpeloncoan dapat diminimalisir,” tegas Prof. Sucipta. Namun bagi fakultas yang telah mencanangkan kemah maba di awal tahun ajaran dalam program kerjanya, SK Rektor ini bencana.
“Kami sudah menyusun program kerja dan dengan keluarnya SK ini program kerja kami jadi carut-marut. Lagi pula sejak 2007 kegiatan kemah kami sudah tidak ada perploncoan,” ungkap I Putu Alit Surya Wibawa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKH. Ungkapnya lagi, selama ini kemah di FKH lebih mengacu pada kegiatan ilmiah. Seluruh kegiatannya murni perkenalan dan pengabdian masyarakat.
Setali tiga uang dengan Alit, Brahmaputra, ketua Badan Eksekutif Fakultas Ekonomi (BE FE) mengungkapkan bahwa kemah yang telah dipersiapkan tahun ini tak ada perploncoan sedikit pun yang langsung diamini Surya Prayoga. Ia juga menyayangkan waktu pengeluaran SK yang dinilai terlambat, sehingga kegiatan survey panitia kemah pun menjadi sia-sia.
“Kebetulan kami sudah mencari tempat untuk kemah maba di sebuah desa dan respon penduduk di sana sangat bagus bahkan antusias, namun begitu SK ini keluar, tidak terbayang betapa kecewanya mereka,” ungkap wakil ketua BE FE ini.
Memang aneh jika kemah perkenalan diadakan dalam rentang waktu yang sangat jauh. Selain itu, keluarnya SK Rektor yang terkesan mepet ini juga mengganggu program kerja BEM-BEM fakultas. Untuk itu, beberapa BEM fakultas bersama BEM universitas pun melobi pihak rektorat dengan berbagai rasionalisasi agar kegiatan kemah di awal semester diizinkan.
“Namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil,” Alit Surya Wibawa menyayangkan. Dalam pertemuan dengan pihak mahasiswa itu pihak rektorat menyerahkan sepenuhnya izin kegiatan kemah ke pihak dekanat. Tetapi pihak dekanat justru melempar bola ke rektorat. Mahasiswa yang kehilangan akal pun akhirnya terpaksa menuruti SK Rektor tersebut.
Dengan demikian, seluruh BEM fakultas di Unud serentak mengundur jadwal kemahnya. Meski kenyataannya, banyak pihak menilai diundurnya kemah ini malah memperpanjang OSPEK bagi maba. Bagaimana tidak. Moment panjang sebelum kemah ini dimanfaatkan di beberapa fakultas untuk mengadakan kumpul maba dengan dalih diskusi.
“Tidak boleh itu. Kemah diundur untuk memangkas perploncoan bukannya malah ada yang lebih panjang lagi,” larang Prof. Wirawan, menanggapi hal tersebut.
Bagi Alit, dan sejumlah ketua BEM lainnya, SK Rektor yang terkesan dipaksakan ini mengecewakan. Alit menjelaskan perihal jumlah mahasiswa FKH yang cukup minim yang tentu berpengaruh dalam setiap kegiatan. Keberadaan para maba sebenarnya diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan kepanitiaan, sedangkan para maba harus mengikuti Kemah Perkenalan Fakultas dulu sebelum dapat mengikuti kepanitiaan fakultas. Dalam kemah mahasiswa itulah terdapat perkenalan antara maba dan mahasiswa lama. Sehingga jika diikutsertakan dalam kegiatan kepanitiaan tak ada lagi rasa canggung. Hal serupa dialami Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Inggris.
“Kepanitiaan HUT ESA (English Students Association-red) harus dibentuk bulan ini (september-red). Kalau kemah dilakukan setelah satu semester, mungkin angkatan kami lagi yang mengerjakan HUT ESA tahun ini,” kata Putu Esha Dirtaiswara Kurniawan, ketua ESA, gusar.
“Kenapa harus diundur, itu yang kami sesalkan. Kami bisa melakukan kemah tanpa perploncoan bulan ini (september-red),” ujar Alit Surya Wibawa berapi-api. Meski dengan alasan pemangkasan perploncoan, siapa yang menjamin tidak ada perploncoan hanya dengan mengundur jadwal kemah?
Menurut Prof. IGP Wirawan, pengawasan akan dilakukan pada saat kemah mahasiswa berlangsung. Pengawas kemah tersebut dipercayakan dari dekanat. Namun toh perihal kemah mahasiswa juga telah diserahkan pada pihak dekanat dan tetap menuai protes akibat masih adanya kesan perploncoan dalam kemah.
“Jika masih ada kegiatan perploncoan di fakultas, jelas pihak dekanat akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas calon Pembantu Rektor III Unud ini di tengah sebuah diskusi ramah tamah.
Perlu diakui, meski dengan harapan emas, sistem yang membalut penundaan kemah mahasiswa ini masih banyak bocornya. Diharapkan sistem yang baru ini mampu memangkas habis perploncoan hingga ke akarnya. Bisa? Kita lihat bulan Januari depan!(lina,rina,dian)