Pembangunan PLTU Satu Pihak, Masyarakat Celukan Bawang Menolak

Denpasar – Perwakilan masyarakat Desa Celukan Bawang didampingi oleh Organisasi Lingkungan Hidup Greenpeace dan Tim Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Rabu, 24 Januari 2018. Dalam kesempatan ini, sebuah gugatan dilayangkan terhadap keputusan Gubernur Bali, SK. No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang izin lingkungan Pembagkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara Celukan Bawang 2×330 MW.

 

Gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) ini merupakan yang pertama kalinya didaftarkan oleh masyarakat Desa Celukan Bawang ke ranah hukum. Proses penerbitan AMDAL yang menjadi dasar dari terbitnya izin SK tersebut merupakan objek utama terkait gugatan masyarakat. Tim kuasa hukum YLBHI-LBH menilai adanya kecacatan pada AMDAL yang menjadi dasar izin awal dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tentang Penerbitan Izin Lingkungan. ”

Pemrakarsa usaha wajib memaparkan pengumuman kepada masyarakat dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang terkena dampak dalam Kondisi Penilai AMDAL. Namun para penggugat dari warga tidak pernah mendengar atau melihat pengumuman dan merasa dilibatkan dalam Kondisi Penilai AMDAL seperti yang disampaikan oleh PT,” ungkap Dewa Putu Adnyana, S.H. dari YLBHI-LBH Bali.

Tak hanya sampai di sana, kerugian secara konkrit juga telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya proyek pengembangan PLTU Batu Bara ini. Masyarakat desa yang terkena dampak terancam dari materiil yakni hilangnya mata pencaharian bagi mereka yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Pembuangan limbah ke laut yang mencemari biota laut mengakibatkan nelayan kesusahan mendapatkan pencaharian, begitu pula lahan pertanian milik petani yang diambil untuk nantinya dibangun gedung PLTU. Selain itu, dampak kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas PLTU.

Didit, perwakilan dari Greenpeace Indonesia memaparkan hasil penelitian yang organisasinya telah lakukan bersama pihak Universitas Harvard. “PLTU Batu Bara merupakan ancaman yang sangat luar biasa, dengan dengan PLTU yang sudah ada saja diprediksi meningkatkan kematian dini warga Indonesia sebesar 6.500 jiwa. Apabila pembagunan PLTU baru tetap dijalankan, maka tingkat kematian akan makin menjadi lebih besar lagi,” katanya. Pengembangan PLTU dilaksanakan atas alasan kekurangan sumber daya, akan tetapi menurut hasil penelitian, jumlah energi untuk daerah Jawa-Bali sudah mencapai surplus. Fakta lain dimana pengembangan pembangunan PLTU Batu Bara Celukan Bawang 2×300 MW tidak masuk ke Recana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah memperkuat alasan masyarakat melakukan aksi gugatan.

Uniknya, Greenpeace menemukan gugatan yang tengah dilakukan ini sebagai sebuah bentuk perlawanan dari sikap tidak melibatkannya masyarakat dalam pembentukan AMDAL. “Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembentukan AMDAL merupakan pola-pola atau praktek dari PLTU-PLTU yang baru dibangun,” aku Didit. Padahal, masyarakat merupakan kelompok yang paling rentan merasakan dampak dari adanya pembangunan PLTU tersebut.

Salah satu tim kuasa hukum penggugat, Candra, menambahkan bahwa terkait respon dari pihak pengelola PLTU sendiri hingga saat ini belum ada. “Yang kita gugat di sini adalah pemerintah karena yang mengeluarkan izin itu gubernur Bali. Namun apabila pihak PLTU merasa ada kepentingannya yang terintervensi, maka ia bisa masuk menjadi tergugat intervensi, istilahnya.” Sampai hari ini, gugatan masih berada di tahap pendaftaran dan menunggu tahap pemanggilan berikutnya. Pihak penggugat berharap agar melalui usaha ini, pengembangan unit-unit baru PLTU dapat dibatalkan. (Kristika/Akademika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *