Selasa Kliwon: Saksi Bisu Nafas Panjang Perjuangan Warga Tumpang Pitu

Banyuwangi, 15 Januari 2019 – Warga penolak tambang emas Tumpang Pitu telah melakukan aksi penolakan kembali. Aksi ini dinamai “Aksi Selasa Kliwon” sebagai simbol perjuangan warga yang konsisten dalam melakukan penolakan atas adanya pertambangan emas Tumpang Pitu.

Rombongan warga menempuh perjalanan yang memakan kurang lebih waktu dua jam dari Pesanggaran menuju Banyuwangi Kota. Warga datang dengan harapan suara mereka kali ini akan didengar setelah 10 tahun menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan atas adanya pertambangan emas Tumpang Pitu.

Warga bertekad akan terus menekan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas  untuk bertanggungjawab atas apa yang telah dia lakukan dengan merekomendasikan penurunan status hutan lindung menjadi hutan produksi kepada Menteri Kehutanan yakni Zulkifli Hasan. Rekomendasi ini dapat dibuktikan dengan  surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 yang menurunkan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi tertanggal 19 November 2013.

Dalam konsideran surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 pada bagian “menimbang huruf b”, dengan terang-benderang berbunyi “bahwa berdasarkan surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 9.743, 28 terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap”.

Padahal pada Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan melarang kegiatan open pit mining (penambangan terbuka) di hutan lindung. Alih – alih Bupati Banyuwangi justru merekomendasikan untuk di jadikan hutan produksi.

Dilansir dari  Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network (www.jatam.org), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan wilayah Selatan Jawa, termasuk Jawa Timur merupakan wilayah rawan bencana Tsunami. Tercatat, 3 Juni 1994 lalu, kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah mengalami bencana tsunami. Dengan adanya pembongkaran gunung melalui aktifitas Pertambangan Emas PT BSI, selain berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan juga merupakan tindakan kontradiktif Negara terhadap upaya menurunkan resiko bencana di Indonesia.

Aksi Selasa Kliwon ini menuntut Bupati Banyuwangi untuk membatalkan IUP PT BSI dan DSI serta menutup tambang emas Tumpang Pitu. “Saya sebagai ibu saya harus bertanggungjawab juga terhadap Negara karena apa ? karena benteng Gunung Tumpang Pitu adalah bentengnya pulau Jawa kalau benteng Pulau Jawa habis mungkin kita bisa hancur Bu, jadi yang rugi bukan hanya pemerintah tapi masyarakat rugi negara rugi karena apa ? karena perbatasanya sudah hilang satu, terus anak – anak itu mau di taruh di mana kalau sudah hancur  padahal itu bentengnya pulau jawa sekaligus bentengnya tsunami sekaligus bentengnya keberadaan angin besar, saya cepat atau lambat tuntutan saya Pertambangan di situ harus di hapus termasuk BSI Bekas IMN DSI harus  di Hapus ” ujar Nuraini, salah satu warga desa Sumbergaung.

Aksi ini tidak hanya diikuti oleh warga Tumpang pitu saja tetapi juga dihadiri oleh berbagai kalangan seperti ForBanyuwangi, Solidaritas Perjuangan, Aliansi Pelajar Banyuwangi dan kalangan Mahasiswa yang senantiasa menemani perjuangan warga penolak tambang emas tumpang pitu.

Aksi ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diwarnai dengan pembentangan spanduk sepanjang 40 meter. Dalam spanduk tersebut berisi tulisan tuntutan yakni Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu.

 “Bahwa para pahlawan para pejuang itu merebut kemerdekaan bukan untuk para perusahaan, bukan untuk para politisi atau bukan untuk para pemodal tapi untuk siapa ? yakni untuk kita semua , untuk para petani , untuk para nelayan dan unuk tumpang pitu kita. Ketika tumpang itu di keruk maka generasi kita kedepanya akan menikmati limbah akan menikmati sisa hasil kurukanya dan cuman melihat gunung tumpang pitu itu kerowok di tengahnya,” ujar Ustman selaku koordinator lapangan.

Aksi ini kemudian dilanjutkan dengan orasi, puisi dan nyanyian setelah itu di lakukan longmarch ke gedung DPRD Banyuwangi untuk melakukan audiensi dengan para wakil rakyat tersebut. Audiensi dilakukan dalam ruang Rapat DPRD. Sayangnya, dalam audiensi ini hanya ada dua anggota DPRD Banyuwangi yang bersedia datang untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya, padahal para peserta aksi datang pada hari kerja dan pada saat audiensi berlangsung masih terhitung jam kerja kantor. Hal ini menyebabkan keluh kesah warga ini hanya sekedar ditampung tanpa diberi kepastian sehingga masyarakat kurang puas dengan hasil audiensi tersebut.

(Wily/Akademika)

Editor: Via