Subak Jatiluwih, Si Cantik yang Mulai Terusik

Jatiluwih, sebuah desa di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang terkenal akan keindahan sawah berundaknya. Sayangnya, nasib lahan hijau itu tak seindah pemandangannya.  Bak setetes nila, rusak susu sebelanga, kini nasib Jatiluwih mulai tersentuh alih fungsi lahan. Hal ini tentu akan menyebabkan berbagai dampak termasuk pada aspek lingkungan, sosial, dan budaya.

Jatiluwih merupakan salah satu wilayah di Bali yang masih mempertahankan sawah sebagai daya tarik wisata. Sama seperti areal persawahan lain di Bali, persawahan di Jatiluwih menggunakan sistem pengairan yang disebut sebagai subak. Menurut penuturan Pekaseh (orang yang memimpin organisasi subak -red) Jatiluwih, Nyoman Sutama, subak di daerah Jatiluwih merupakan bagian dari Subak Catur Angga Batukau yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2012. Penetapan ini sekaligus merupakan mandat dari UNESCO dan pemerintah untuk terus melestarikan Subak Jatiluwih. Sebagai warisan budaya dunia tentu terdapat aturan yang tidak boleh dilanggar, salah satunya yaitu pengalihan fungsi lahan pertanian. Mengingat lahan pertanian merupakan ciri khas Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia.

Nyoman Sutama juga menjelaskan bahwa saat ini memang benar ada pengalihan fungsi lahan pertanian walaupun belum begitu besar. Namun tetap saja, apabila hal ini tidak segera dikendalikan akan memberikan dampak pada lingkungan Subak Jatiluwih. Pengalihan fungsi lahan ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan arti heritage atau warisan budaya. “Kalau kita paham warisan budaya dunia tentu itu (alih fungsi lahan) sebetulnya tidak boleh, karena terus terang Jatiluwih sudah diberikan mandat oleh UNESCO dan pemerintah agar dijaga kelestariannya,” jelas Nyoman Sutama.

Pelestarian subak di Jatiluwih memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Apalagi tanah di Jatiluwih masih dikelola oleh perseorangan, belum bisa dikontrol oleh pemerintah karena kawasan Jatiluwih belum masuk kawasan strategis nasional. “Tanah di Jatiluwih masih milik perseorangan. Rencananya mudah-mudahan tahun ini bisa dimasukkan ke dalam kawasan strategis nasional,” terang Nyoman Sutama. Sebenarnya sudah ada perda yang mengatur mengenai kawasan hijau yang tidak boleh dibangun di kawasan Jatiluwih, yaitu Perda No. 6 tahun 2014. Hanya saja implementasinya perlu lebih dipertegas kembali.

Pariwisata dan pertanian di Jatiluwih adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Pariwisata bisa memberikan manfaat yang baik bagi pertanian begitupun juga sebaliknya. Dengan catatan apabila pariwisata dikelola secara terarah dengan menerapkan strategi wisata berkelanjutan. Mengutip dari Strategi Wisata Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2012, terdapat lima strategi pariwisata berkelanjutan di Lanskap Budaya Provinsi Bali. Kelima strategi tersebut yakni (1) Memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan apresiasi yang sama mengenai nilai keagungan universal untuk mempromosikan pelestarian dan perlindungan situs warisan budaya sesuai dengan prinsip keberlanjutan, (2) Memastikan seluruh pembangunan (terkait pariwisata, infrastruktur, perumahan, dsb.) mendukung keaslian Lanskap Budaya Provinsi Bali, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memperkuat kebijakan penggunaan lahan, memperkuat pengelolaan dan pemantauan situs melalui upaya-upaya kolaboratif dan partisipatif, (3) Memberdayakan masyakat lokal untuk terlibat secara langsung dalam pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, (4) Mengembangkan sistem pengelolaan pengunjung yang mengurangi dampak negatif dan meningkatkan pengalaman pengunjung, dan (5) Mendorong pengembangan produk-produk dan jasa pariwisata berkelanjutan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

Berdasarkan kelima poin dalam strategi wisata berkelanjutan, semua pihak wajib untuk mendukung pelestarian subak Jatiluwih termasuk wisatawan yang berkunjung. Wisatawan yang datang harus diberi pengertian mengenai apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di kawasan wisata persawahan itu. Pengarahan dan pengawasan dilakukan agar wisatawan tidak merusak tanaman padi, misalnya. Seperti yang sering terjadi yaitu padi yang sudah menguning dan sebentar lagi memasuki masa panen dipetik oleh wisatawan sehingga mengakibatkan padi rusak dan tidak bisa dipanen. “Petani mengeluh kenapa padi yang sudah menguning atau padi yang baru ditanam dicabut. Itu pernah terdapat keluhan dari petani,” ungkap Nyoman Sutama.

Alih Fungsi Lahan Tidak Sembarangan

Mengenai masalah alih fungsi lahan, di Jatiluwih sendiri secara turun-temurun terdapat aturan mengenai kawasan-kawasan yang disucikan dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi bangunan. Menurut informasi yang diperoleh dari Wayan Sukabuana, selaku mantan Bendesa Adat yang saat ini tergabung dalam tim monitoring Subak Jatiluwih mengungkap kawasan-kawasan yang disucikan tersebut. “Satu, hutan harus kita lindungi. Jangan sembarangan berencana membuat rumah di hutan. Kedua, dekat pura. Jangan coba-coba kita berencana membuat bangunan (selain bangunan suci -red). di tempat suci. Ketiga, jangan kita berencana membuat bangunan di pertemuan sungai. Jangan coba-coba membangun di pinggir pantai. Jangan coba-coba berencana membuat tempat tinggal di mata air, karena ini erat sekali hubungannya dengan subak,” jelas Wayan Sukabuana.

Senada dengan pernyataan Nyoman Sutama, yang menjelaskan mengenai dampak pembangunan dengan melakukan pengeboran air, terhadap ekologi subak. “Salah satu contoh, di salah satu titik pengeboran A mungkin urat nadi yang di bawah kena. Sehingga air yang seharusnya mengalir ke titik B bisa macet. Misalnya, di Beji Pura Puseh ada yang sudah tertutup airnya. Di salah satu warung juga sudah ada yang macet airnya. Nah, inilah tantangan bagi subak sesungguhnya. Subak ini sangat dilematis jadinya kalau kita tidak mengerti masalah ekologi,” ungkap Nyoman Sutama.

Melihat adanya alih fungsi lahan, organisasi subak sebagai penjaga kelestarian memberikan respon penentangan. “Kalau nanti terjadi gagal panen siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau seumpamanya subak ini kering siapa yang nanti akan bertanggung jawab? Bisa-bisa nanti subak sendiri yang akan bergerak,” tegas Wayan Sukabuana. Saat ini memang ada keluhan dari pengurus subak seperti yang diungkapkan oleh Nyoman Sutama. “Keluhan tentu ada. Keluhan mereka datang ke kami. Kedepan apabila tidak dikendalikan sekali lagi, tentu akan berdampak pada ekologi, ya seperti air dan sebagainya,” jelasnya.

Pariwisata sebagai salah satu urat nadi perekonomian Jatiluwih selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Mengingat salah satu situasi yang riskan adalah alih fungsi lahan seperti yang banyak terjadi di wilayah Bali lainnya, maka dari itu pengelolaan pariwisata subak di Jatiluwih perlu terus dipantau. Pengelola Subak Jatiluwih pun mengharapkan pengertian dari semua pihak mengenai aturan-aturan yang seharusnya ditaati demi kelestarian subak di Jatiluwih. “Satu hal, saya menuntut kelestarian. Bagaimana pun caranya. Pihak mana pun yang mau membantu kami di subak. Supaya subak ini ajeg (lestari -red) seperti dulu,” harap Wayan Sukabuana. (Pradnyanandana/Akademika)

Editor: Kristika, Juniantari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *