Oleh: Widyartha Suryawan
Mahasiswa FISIP Unud
D.N. Aidit pernah menulis demokrasi yang tepat untuk masyarakat komunal adalah apa yang disebutnya sebagai demokrasi rakyat. Demokrasi ini memusatkan segala sumber kekuasaan berada pada rakyat, bukan pada segelintir apalagi individu-individu tertentu saja. Perspektif demokrasi Aidit layak dijadikan perbandingan demokrasi yang dikembangkan di kampus melalui pemerintahan mahasiswa, dalam hal ini pemerintahan mahasiswa tingkat universitas.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dibenahi dari demokrasi kita di kampus Udayana. Pertama, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Raya (Pemira) di kampus masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari keengganan mahasiswa angkatan atas untuk mengggunakan hak pilihnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan kalimat lain, pesta demokrasi ini baru mampu menyasar mahasiswa baru karena secara psikologis maba masih terpengaruh akan suasana masa orientasi. Hal itu menyebabkan timbulnya stigma menggunakan hak pilih ketika pemira adalah sebuah kewajiban.
Kedua, keinginan mahasiswa untuk menduduki takhta kepresidenan di pemerintahan mahasiswa eksekutif juga tergolong rendah. Hal ini terlihat dari diperpanjangnya masa pencalonan presiden dan wakil presiden BEM. Entah karena enggan untuk memimpin atau fokus pada kuliah mengingat salah satu syarat mencalonkan diri adalah minimal duduk di semester 5. Atau barangkali susah mengumpulkan dukungan melalui 350 kopi KRM.
Ketiga, sosialisasi yang tidak efektif. Dalam sistem politik, sosialisasi merupakan salah satu unsur terpenting. Sosialisasi menyangkut retorika penyelenggara Pemira (DPM dan KPRM) untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pemira kepada seluruh mahasiswa. Di beberapa fakultas, mahasiswa mengaku bahwa sosialisasi mengenai Pemira masih kurang. Jangankan itu, istilah Pemira saja masih ada yang belum mengerti. Hal ini tentu bukan sebuah kegagalan bagi penyelenggara, tetapi merupakan pembelajaran untuk dibenahi kedepannya.
Ketiga permasalahan tadi merupakan tantangan bagi segenap rakyat di bawah pemerintahan mahasiswa untuk merajut demokrasi di pertiwi Udayana ini. Satu hal lagi yang tidak kalah penting dari semua itu adalah partisipasi mahasiswa. Tingkat partisipasi ini merupakan hal yang paling menentukan berhasil atau tidaknya sebuah demokrasi. Sebab jika tidak, kita baru berhasil dalam tatanan prosedural, belum pada tahap substansial.
Akhirnya, selamat menikmati pesta demokrasi rakyat di pemerintahan mahasiswa pertiwi Udayana. Semoga demokrasi memang milik kita semua, milik mahasiswa Udayana, sebagaimana D.N. Aidit menyebutnya sebagai demokrasi rakyat. Hidup mahasiswa!
