Oleh : Yoga Sumantara
Tanggal 9 Juli nanti bangsa Indonesia akan merayakan pesta demokrasi, dimana akan diadakannya pemillihan Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun ke depan. Namun hanya dua pasang calon kandidat yang akan bersaing memperebutkan kursi jabatan kepresidenan. Berbagai usaha dilakukan oleh kandidat dalam memperoleh suara, salah satunya dengan suguhan program usaha yang mampu membius masyarakat menjadi kagum dan percaya akan program kerja tersebut. Kebanyakan program kerja tersebut berisikan menyejahterakan rakyat, pendidikan gratis, berobat gratis dan menjalankan ekonomi kreatif.
Pemberitaan media pun seolah-olah memuluskan usaha mereka. Namun dibalik pemberitaan tersebut ada suatu kepentingan politik antara pihak media penyiaran dengan pihak calon kandidat. Hal ini sangat terlihat dari dua media penyiaran besar di Indonesia yang terlihat berpihak dengan salah satu calon. Dari sana munculah tindakan pemberitaan yang saling menjatuhkan antara calon nomor urut satu dengan calon nomor urut dua. Sebut saja media A dan dan media B berlomba-lomba memberitakan kedua pasangan calon kandidat, dimana media A lebih memihak kepada pasangan Prabowo-Hatta, sedangkan media B lebih kepada pasangan Jokowi-JK. Setiap pemberitaan media A selalu memberitakan tentang bagaimana Prabowo sangat pantas untuk menjadi seorang presiden daripada Jokowi dan lebih banyak pemberitaan mengenai Prabowo, sebab pemilik media ini adalah ketua umum salah satu partai besar dan partai tersebut adalah partai koalisi untuk Prabowo. Sementara pemberitaan untuk Jokowi yang ditayangkan dalam media tersebut cenderung hanya mengungkapkan kesalahan dan kasus yang dilakukan oleh Jokowi. Berbeda dengan media B yang selalu ingin berusaha menjatuhkan Prabowo lewat berbagai penayangan seputar kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1997 dan 1998. Dimana pada tahun itu Prabowo dikatakan terlibat dalam penculikan para aktivis dan pemberitaan ini selalu diberitakan berulang-ulang sehingga masyarakat yang menonton memandang sosok Prabowo adalah sosok yang kejam dan berbahaya untuk maju menjadi presiden.
Kedua media besar tersebut mampu menciptakan opini publik dengan pemberitaan mereka yang tidak berimbang dan kurang bertanggung jawab. Hal ini menjadikan masyarakat bingung dalam memahami politik. Pihak media sendiri seharusnya sadar akan tindakannya tersebut dan dari pihak pemerintah terbilang kurang cepat dalam mananggapi permasalahan ini. Seharusnya pihak pemerintah juga melakukan kontrol lebih kepada kedua media terutama dalam pemberitaan seputar kampanye, apakah itu pemberitaan yang benar atau salah? Akan tetapi kebanyakan masyarakat akan percaya pada semua pemberitaan tersebut. Oleh karenanya masyarakat Indonesia harus bisa memahami media apa yang mereka tonton seputar kampanye dan pemilu, dikarenakan sifat media yang sudah tidak netral lagi dan supaya masyarakat tidak salah dalam memilih calon presiden untuk lima tahun ke depan. Sehingga jika masyarakat Indonesia bisa memilah media yang akan mereka konsumsi maka akan dapat menciptakan pemilih yang cerdas pula.
