Solidaritas Jurnalis Bali Desak Prabowo Minta Maaf usai Sebut Wartawan “Londo Ireng”

Hari ini, Minggu (02/082026), Solidaritas Jurnalis Bali melangsungkan seruan aksi. Mereka mengecam pernyataan presiden Prabowo yang menyebut wartawan sebagai “Londo Ireng”, sebab ucapan itu dinilai merendahkan profesi media sebagai pertahanan terakhir masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan.

Di tengah lalu-lalang khalayak ramai dalam car free day Renon, sejumlah organisasi pers, para jurnalis Bali, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali (SJB—red), menyerukan aksi damai. Di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, massa silih berganti berorasi dan membentangkan berbagai poster seruan serta kain putih yang digelar untuk ditandatangani massa. 

“Kami dari Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), yang merupakan gabungan dari organisasi pers, perusahaan media, dan elemen masyarakat sipil yang peduli terhadap kebebasan berekspresi serta kemerdekaan pers, menyatakan mengutuk keras pernyataan Prabowo Subianto yang melabeli jurnalis sebagai londo ireng,” ujar Rizki Setyo Samudero selalu koordinator aksi.

Sebelumnya, ucapan “Londo Ireng” tersebut dilontarkan Prabowo dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, 23 Juli 2026 lalu. Dalam kesempatan itu pula, Prabowo turut menyinggung wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilainya terus menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia.

Dalam konteks sejarah Indonesia, “Londo Ireng” adalah istilah peyoratif yang digunakan untuk menyebut “antek penjajah”, “kolaborator”, atau pihak yang berkhianat dan lebih membela kepentingan kolonial/asing ketimbang bangsanya sendiri.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Ni Kadek Novi Febriani mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan Prabowo tidak memiliki dasar. Sebab jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan mengawasi kerja pemerintah serta bukan untuk kepentingan pihak asing. Dengan demikian, kritik dari pers dan masyarakat sipil bukanlah ancaman, melainkan cermin jujur dari kondisi publik yang membutuhkan perhatian sungguh-sungguh dari pemimpinnya.. “Itu adalah salah satu fungsi pers sebagai kontrol sosial,” ujar Novi. 

Selaras dengan Novi, Rizki mengatakan, “Jika pers dan pihak-pihak yang menyuarakan kritik dibungkam dengan stigmatisasi negatif, hal ini secara terang-terangan memperlihatkan wajah pemerintahan yang antikritik dan alergi terhadap pengawasan publik.” Lebih lanjut, Rizki berujar bahwa pernyataan Prabowo juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Rizki juga memaparkan bahwa saat ini, ketika lembaga legislatif yang mestinya menjadi wakil rakyat justru melipir menjadi corong pemerintah dan tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasannya (checks and balances), maka pers menjadi benteng terakhir demokrasi. Oleh karena itu, menyerang dan memberikan stigma buruk kepada pers dengan label “Londo Ireng” sama artinya dengan berupaya meruntuhkan pertahanan terakhir masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh salah seorang warga yang turut membubuhkan tanda tangan dalam aksi. “Jurnalis harus mengabarkan yang sebenarnya, kalau bagus ya bagus, kalau buruk harus diberitakan juga apa adanya,” ujar Decky. 

Melalui aksi hari ini, SJB mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf dan berhenti menyebarkan narasi yang memicu stigmatisasi buruk terhadap insan pers dan masyarakat sipil. Lembaran kain yang berisi kumpulan tanda tangan massa juga direncanakan akan dikirimkan kepada presiden. SJB  berharap Prabowo tidak bersikap anti kritik dan bersedia membuka telinga serta hatinya untuk mendengarkan  suara rakyat yang kini makin terkikis dan tak lagi didengar oleh lembaga-lembaga perwakilan politik. Dalam aksi solidaritas ini pula, SJB merangkul seluruh jurnalis di Indonesia untuk tidak gentar, tetap merapatkan barisan, dan senantiasa bekerja secara profesional, independen, serta setia pada kebenaran demi kepentingan publik. 

Penulis: Gung Putri

Sumber: Rilis Solidaritas Jurnalis Bali

Sumber foto: Anggara Mahendra/PFI Denpasar