Sudah Lebih Sebulan, Surat Terbuka Tak Kunjung Dapat Balasan Komisi X
Meski telah menyerahkan surat terbuka kepada Komisi X DPR RI secara langsung dalam agenda Kunjungan Kerja Reses di Aula LLDIKTI Wilayah VIII pada (28/05/2025), hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Komisi X DPR RI yang diterima oleh pihak BEM FH Unud.
Bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BEM FH Unud) melayangkan surat terbuka kepada Komisi X DPR RI melalui unggahan di akun Instagram @bemfhunud serta melalui surat elektronik. Dalam keterangan pada unggahan tersebut, BEM FH Unud selaku perwakilan mahasiswa Udayana menyatakan harapan agar Komisi DPR RI dapat mengevaluasi kembali Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI Nomor: 11/X/NK/2023 dan Nomor: NK/22/X/TNI yang dinilai menyalahi otonomi dan berpotensi merusak Tri Dharma Perguruan Tinggi “Kampus adalah laboratorium peradaban yang mencetak manusia merdeka bukan tunduk tanpa suara. Jangan biarkan ruang akademik menjadi barak senyap,” nukilan dari unggahan Surat Terbuka BEM FH Unud.
Setelah lebih dari tiga pekan melayangkan surat terbuka tanpa memperoleh tanggapan, surat yang sama kemudian diserahkan secara langsung kepada Komisi X DPR RI pada (28/05/2025). Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat–Red) BEM FH Unud periode 2025/2026, Firmansyah Krisna Maulana menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu, surat tersebut telah diterima dan akan dikaji lebih lanjut oleh Komisi X DPR RI. “Harapan kami terhadap surat ini jika didengar oleh Komisi X dapat menjadi evaluasi menyeluruh terhadap adanya nota kesepahaman ini,” ujar Firman ketika diwawancarai via daring (08/05/2025).
Sedikit menengok ke belakang, surat terbuka ini merupakan buah kesepakatan yang sebelumnya sudah sempat dibahas dalam Konsolidasi Agung Udayana (01/04/2025). Konsolidasi tersebut digelar sebagai ruang dialog untuk menyampaikan keresahan mahasiswa terkait perjanjian kerja sama (PKS–Red) antara Unud dan TNI AD yang merupakan turunan dari nota kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI. Firman memaparkan bahwa PKS Unud dengan TNI AD dapat dibatalkan dengan mencabut akar dari perjanjian, yakni nota kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI. Ia juga menyatakan bahwa upaya untuk membuat surat terbuka beranjak dari inisiasi BEM FH Unud dan setelahnya disepakati oleh perwakilan mahasiswa dari 13 Fakultas yang bernaung di Unud. Lebih lanjut kepala bidang kastrat itu menuturkan bahwa kekhawatiran intervensi militer di ranah pendidikan yang pernah terjadi di masa orde baru menjadi salah satu alasan di balik surat terbuka yang menyuratkan penolakan terhadap PKS itu. Setali tiga uang, Majid yang merupakan salah satu mahasiswa Unud juga menilai bahwa kerja sama tersebut dapat membahayakan iklim demokrasi di ruang intelektual seperti peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu “Karena memang pada dasarnya militer itu sifatnya itu komando, bukan demokrasi, (sedangkan) akademik memang ruangnya kebebasan berpikir itu lahir dan dipelihara,” imbuh Majid ketika diwawancarai via daring (18/05/2025). Selain itu, ia menilai bahwa surat terbuka ini juga dapat menjadi langkah preventif bagi universitas lainnya di Indonesia agar ancaman militerisasi kampus dapat dicegah.
Penulis: Gung Putri
Penyunting: Maya Anggelika
Sumber foto: BEM FH Unud
