Nasib Pelik Pekerja Perikanan di Pelabuhan Benoa

Saat ini, pelabuhan bukan lagi tempat bekerja, tetapi ruang reproduksi dari sistem kerja yang eksploitatif. Kurang lebih begitulah yang dirasakan oleh para pekerja di Pelabuhan Benoa.

Saat akan lepas tali, istilah umum untuk melaut bagi Awak Kapal Perikanan (AKP), kapal-kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Benoa bersiap untuk segera berlayar lagi menuju laut lepas. Para AKP merapatkan dirinya kembali setelah beberapa bulan istirahat dari terjangan ombak. Siang hari itu, saat terik matahari di atas ubun-ubun, saya mengantarkan salah satu AKP, Setya (bukan nama sebenarnya), ke Pelabuhan Benoa. 

Pengalaman pertama saya berkunjung ke pelabuhan sangat di luar perkiraan. Bau asin laut dan suara dentuman dari aktivitas kapal-kapal bongkar muat menyambut siapapun yang datang. Keramaian hari itu bukan hanya karena kapal penangkap ikan mau berlayar mencari hasil laut, melainkan juga karena para peminjam uang sibuk mengabsen dan berteriak dengan tak henti-hentinya untuk menagih bon tiap-tiap AKP.

Praktik kasbon bukanlah hal baru dalam ekosistem kerja sebagai AKP. Perlu diketahui juga bahwa sebagian besar AKP yang direkrut oleh perusahaan penangkapan ikan adalah mereka yang tidak beruntung secara ekonomi. Hal ini membuat beberapa pihak, termasuk perusahaan penangkapan ikan, menawarkan kasbon di awal untuk bertahan hidup nantinya di tengah laut. Lantas ketika menepi kembali ke daratan, barulah para AKP diminta untuk membayar semua bon mereka.

Namun, jangan salah mengira ini bentuk kemurahan hati perusahaan agar AKP dapat bertahan hidup, karena kerap kali penghitungan kasbon setelah selesai melaut tidak masuk akal. Selain itu, bon yang telah menumpuk ini kemudian dipakai sebagai alat pengikat agar AKP terus bekerja di kapal sampai mereka bisa melunasi utangnya.

Tingginya Ekspor hanya Statistik Belaka

Dari jantung samudera, kabar baik berlayar menuju ke tepian: volume ekspor hasil perikanan Bali dalam lima tahun terakhir selalu meningkat, kecuali di tahun 2023 yang sempat mengalami sedikit penurunan. Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan volume ekspor hasil perikanan di Bali pada tahun 2024 tembus hingga 26.298,37 ton. Volume ekspor yang tinggi ini memberikan kita gambaran tentang laut Bali yang tak hanya indah, tetapi juga kaya raya.

Namun, di balik laut yang kaya akan hasil tangkapan ikan, ada realita yang tidak mengenakkan yang dirasakan oleh pekerja di sektor perikanan tangkap ini. Kesemrawutan pada sistem kerja perikanan tangkap di industri perikanan Benoa menambah rasa pelik bagi diri pekerja. Lihat saja saat proses perekrutan, praktik percaloan masih kerap terjadi. Ironisnya, calo-calo ini berasal dari institusi resmi. Mereka juga kerap mematok harga yang berbeda-beda kepada calon pekerja. 

Setelah resmi bekerja, pengupahan diberikan tiap bulan disertai dengan janji bonus yang bisa didapatkan oleh pekerja apabila hasil tangkapan mencapai target. Akan tetapi, janji-janji ini sering kali hanya bujuk rayu di awal karena setelah waktu pengupahan, upah kerap dipotong tanpa alasan yang jelas. Begitu pula dengan bonus yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan risiko besar yang dihadapi pekerja saat melaut.

Amat disayangkan tingginya volume dan nilai ekspor hasil perikanan dari Pelabuhan Benoa hanya menjadi statistik belaka. Para pekerja yang menjadi penopang rantai produksi perusahaan sering diabaikan, kehidupan mereka jadi yang paling rentan karena hak-haknya tidak menjadi prioritas utama. Kehidupan yang layak bagi mereka juga tak terjamin pasti karena industri hanya berfokus pada keuntungan besar, tetapi mereka abai melihat kesejahteraan para pekerjanya.

Cerita dari Geladak Kapal Penangkapan Ikan

Awak kapal perikanan (AKP) merupakan definisi pekerja yang berani mati demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ungkapan berani mati di sini bukanlah hiperealitas semata, melainkan benar demikian. Bayangkan saja mereka harus terbiasa hidup di tengah samudera selama 8 sampai 12 bulan. Tak jarang, masa kerja mereka sewaktu-waktu bisa membengkak hingga 16 bulan, tanpa kejelasan kapan bisa kembali menginjakkan kaki di daratan. Tidak habis pikir bagaimana cara mereka bertahan hidup di tengah laut yang cuacanya ekstrim dengan risiko bertaruh nyawa.

Data yang dihimpun Destructive Fishing Watch (DFW) menunjukan kebanyakan AKP berasal dari NTT dan NTB. Dengan latar pendidikan yang tak memberikan cukup akses kepada mereka, didominasi tamatan SD dan SMP, pekerjaan di kapal sering kali menjadi satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil.

Janji akan diberikan gaji besar sering kali dipakai untuk menarik hati mereka agar mau naik ke kapal. Namun, kenyataan yang dihadapi di laut sungguh jauh dari gambaran manis yang dibayangkan: bekerja berjam-jam tanpa kepastian waktu istirahat, makanan dan minuman yang tidak layak, tekanan fisik dan mental yang tinggi, belum lagi jika ada konflik antar sesama pekerja, bisa-bisa nyawa jadi taruhan. Tak ayal jika banyak AKP enggan kembali melaut selepas menyentuh daratan. Project Multatuli sempat meliput beberapa AKP yang mengalami trauma berat usai satu kali perjalanan, hingga memutuskan untuk tak lagi kembali melaut. 

Hal yang serupa juga dialami oleh sebagian AKP lainnya. Dalam beberapa kasus, mereka menghadapi sistem pengupahan yang tidak transparan, tak pernah mengetahui berapa total gaji yang seharusnya diterima, apa yang dipotong, dan mengapa gajinya dipotong. Persoalan administratif juga memperkeruh kehidupan AKP, tak jarang KTP dan buku pelaut mereka ditahan oleh pihak agen atau perusahaan kapal, sehingga membuat para AKP kehilangan kendali atas kebebasan diri mereka sendiri. Kondisi kerja ini menggambarkan relasi kuasa yang dihadapi oleh AKP tidak hanya timpang secara fisik, melainkan secara administratif dan hukum. 

Perjanjian Kerja Laut Cuma Sekadar Formalitas

Kita sekarang membahas prasyarat sebelum kapal mengarungi lautan lepas untuk mencari ikan-ikan yang nantinya akan diolah oleh pabrik. Sebelum dapat lepas tali, para AKP harus menandatangani perjanjian kerja laut (PKL) terlebih dahulu. PKL ini semacam kontrak kerja antara pemilik kapal (perusahaan) dengan Awak Kapal Perikanan (AKP) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak selama masa kerja di laut. Di atas hitam dan putih, PKL seperti dokumen penting karena difungsikan sebagai penjamin hak-hak pekerja di atas geladak kapal. Namun, realitanya tidak seindah yang kita semua bayangkan.

Praktik umum yang terjadi dalam kehidupan di pelabuhan adalah PKL hanya dipandang sebagai surat tak bernilai, tak ada hak yang harus dilindungi di dalamnya, yang ada hanya prasyarat agar kapal bisa segera berlayar mencari tangkapan.

Mereka diminta percaya saja pada dokumen yang menjamin seluruh hidupnya, lalu bagaimana mereka bisa yakin haknya terlindungi sementara tak semua dari mereka bisa membaca. Para AKP hanya disuruh menandatangani kertas yang bahkan mereka sendiri tidak mengetahui isinya. Selain hanya formalitas agar kapal berlayar, dokumen yang telah ditandatangani tersebut tidak langsung diberikan kepada AKP. Pihak perusahaan tidak langsung memberikan PKL tersebut kepada AKP untuk disimpan dengan alasan agar PKL itu tidak hilang, meski bisa saja perusahaan memberikan salinan PKL-nya.

Menengok Kehidupan Lainnya di Balik Pabrik Pengolahan Ikan

Selanjutnya kita beralih ke kehidupan yang ada di balik dinding pabrik pengolahan ikan. Pekerja yang ada di sini tergabung dalam unit pengolahan ikan (biasa disebut UPI). Tentunya sistem kerja di bagian UPI berbeda dengan AKP karena di bagian UPI berfokus pada produksi makanan (food producing), sedangkan AKP dalam hal penangkapan. Perbedaan tugas dan fungsi ini juga membuat masing-masing pekerja memiliki tantangannya tersendiri. 

Suksma (bukan nama sebenarnya) mengetahui betul bagaimana ekosistem kerja di bagian UPI. Selama lebih dari satu dekade, ia bekerja di salah satu perusahaan terbesar yang dikenal paling banyak menyerap tenaga kerja di Pelabuhan Benoa. Jam kerja di perusahaan ini bisa dibilang cukup lama, yakni dari jam 8 pagi hingga 5 sore, hal ini mengharuskan setiap pekerja memiliki tenaga ekstra. Belum lagi ditambah lembur yang bisa saja diberikan oleh perusahaan jika permintaan sedang tinggi.

Para pekerja UPI di perusahaan ini mengaku kerap kelelahan setiap pulang bekerja karena harus berdiri sepanjang hari. Untuk duduk saja tidak boleh, karena ketika ketahuan berdiam diri, walaupun hanya sebentar, mereka tetap kena bentak oleh pengawas, yang oleh pekerja UPI akrab menyebutnya si topi merah.

Selain tekanan fisik, pekerja di sektor UPI juga menghadapi persoalan lain yang tak kalah merugikan, seperti pemotongan gaji yang tidak masuk akal. Bekerja di sektor ini rawan pemotongan gaji, bahkan ketika mereka sakit dan telah menyertakan surat keterangan sakit secara resmi, gaji mereka tetap kena potong. 

Begitu juga pada saat haid, mereka tidak diberikan cuti haid oleh perusahaan. Ini membuat mereka terpaksa menahan kram perutnya sambil terus berdiri. Jika ketahuan duduk pasti diteriaki, kendatipun hanya sebentar. Karena itu, ke toilet jadi celah satu-satunya untuk meregangkan badan, tapi jika ketahuan lama pintu toilet akan langsung digedor oleh si topi merah.

Yang lebih memprihatinkan adalah saat hamil pun mereka tetap dipaksa bekerja, karena perusahaan akan tetap memotong gaji mereka jika tidak bekerja. Cuti hanya diberikan jika masa kehamilan sudah memasuki dua bulan menjelang persalinan. Kondisi seperti ini memberikan kita cerminan tentang praktik kerja yang cenderung eksploitatif daripada mensejahterakan pekerja. Para pekerja dipaksa patuh karena tidak ada pilihan lain, mirisnya kondisi seperti ini direproduksi secara terus menerus oleh perusahaan. 

Referensi:

Abdi, Alfian Putra. 2024. Sisi Gelap Pekerja Perikanan Tuna dan Cumi di Benoa. URL: Sisi Gelap Pekerja Perikanan Tuna dan Cumi di Benoa – Project Multatuli. Diakses pada 10 Juni 2025. 

DFW Indonesia. 2023. Kajian Kondisi Pekerja Perikanan dan Rantai Pasok Industri Perikanan di Pelabuhan Benoa, Provinsi Bali.

Penulis : Adi Dwipayana

Penyunting : Putri Wara

kampung bet