Nobar Pesta Babi di Kampus: Diselingi Diskusi dan Sempat Didatangi Aparat
Dalam rangka memperingati aksi kamisan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH –red) FH menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Film “Pesta Babi” di area kampus FH Unud, Denpasar pada Kamis (14/05/2026).
Film Pesta Babi belakangan tengah menjadi sorotan khalayak serta telah ditayangkan luas melalui jejaring organisasi dan warga. Mengutip dari kanal Indonesia Baru, karya dokumenter besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cipry Paju Dalei ini merekam/menyorot isu Proyek Strategis Nasional di Papua yang mengalihfungsikan sekitar 2,5 juta hektar hutan adat yang disebut menjadi salah satu deforestasi terbesar dalam sejarah dunia modern.
Dalam agenda nobar Pesta Babi yang dinaungi oleh bidang kajian dan analisis strategis (kastrat–red) BEM FH, kegiatan ini juga diselingi dengan sesi bertukar refleksi melalui diskusi bersama setelah 45 menit penayangan film di awal, serta di penghujung pemutaran. Di depan sekretariat Lembaga Mahasiswa FH, nobar serta diskusi berlangsung dan dipandu oleh moderator bersama dua pemantik yakni anggota tenaga ahli DPR RI, Made Gerry Gunawan dan ketua BEM FH Unud periode 2026-2027, I Gusti Agung Roman Kertajaya.
Gejolak yang dialami masyarakat adat serta persoalan hukum adat menjadi salah satu sorotan dalam sesi diskusi. “Masyarakat adat hari ini di Indonesia belum diberdayakan dan bahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat saja baru akan mulai dibahas,” kata Gerry Gunawan kala memantik diskusi malam itu. Ketua BEM FH Unud periode 2019-2020 itu juga menuturkan bahwa jika RUU tak segera disahkan, maka konflik dengan mafia kekuasaan akan masih terus terjadi dan merugikan masyarakat.
Setali tiga uang, salah seorang mahasiswa FH Unud yang lahir dan tumbuh besar di kota Merauke juga turut mengutarakan pandangannya soal masyarakat adat kerap dipahami sebatas simbol budaya. Menurutnya, narasi pembangunan demi kemajuan kerap mengabaikan cara hidup masyarakat adat yang terdampak langsung oleh proyek-proyek besar. Ia juga menyayangkan minimnya keberpihakan para pejabat daerah asli Papua terhadap konflik yang terjadi di masyarakat. “Gubernur Papua Selatan orang Papua, Bupati Merauke orang Papua, Bupati Boven Digoel orang Papua. Tetapi di mana mereka?” Ujarnya.
Di lain sisi, salah seorang pemuda yang bergelut di bidang informatika menilai bagaimana isu investasi dan teknologi dipromosikan sebagai simbol kemajuan tanpa banyak membahas dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Menurutnya, “Pemerintah itu atau lawanlah kita bilang kan, mereka itu taktiknya sangatlah holistik. Melibatkan pengusaha, kelompok agama, hingga berbagai sektor lain dalam membangun pengaruh dan kepentingan.”
Menuju penghujung acara diskusi, seorang TNI (babinsa) mendatangi area nobar. “Ini merupakan ruang akademik ya kita bebas berekspresi di sini sebagaimana kita sebagai mahasiswa,” terang Gung Roman ketika diwawancara selepas acara.
Lebih lanjut, ketua BEM FH itu menuturkan bahwa agenda nobar dan diskusi telah mengantongi izin dari pihak dekanat. “Kurasa TNI tidak perlu menanyakan legalitas karena kampus merupakan ruang akademis dan sudah sewajarnya melakukan agenda diskusi,” jelas Gung Roman dalam wawancara daring (16/05/2026).
Selang beberapa waktu setelah babinsa meninggalkan lokasi, BEM FH bersama para hadirin yang masih berada di sekitar kampus menyampaikan/melantangkan pernyataan sikap terkait situasi di Papua, yang meliputi duka cita atas kekerasan terhadap masyarakat adat, kecaman terhadap militerisasi wilayah adat dan eksploitasi sumber daya alam, serta tuntutan agar kondisi dalam film dapat dijadikan dasar evaluasi menyeluruh kebijakan negara terhadap masyarakat adat Papua.
Penulis: Gung Putri
Penyunting: Debitasari
Reporter: Putri Wara, Adi Dwipayana, Gung Putri
Sumber:
