Rabu (29/4) bertempat di Gedung Student Center Lantai 4 Universitas Udayana, Alfi Rachman Waluyo datang sebagai perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya dilatarbelakangi oleh salah satu program KPK yaitu membentuk program pilkada yang berintegritas. KPK mencoba mendengar dan meminta masukan tentang bagaimana seharusnya pilkada dilaksanakan di Bali. Pertemuan ini mengundang mahasiswa-mahasiswi yang berperan aktif seperti presiden mahasiswa, menteri-menteri BEM-PM, serta perwakilan dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Udayana.
Pukul 6 sore, sekitar 20 orang undangan sudah berkumpul di tempat duduk yang dibuat melingkar layaknya sebuah diskusi. Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Presiden Mahasiswa Universitas Udayana, Ni Nyoman Clara Listya Dewi. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pilkada dan permasalahan korupsi secara umum. KPK menyampaikan bahwa dari 269 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 80% kepala daerah terjerat kasus korupsi. Tim KPK bermaksud melakukan pencegahan untuk terjadinya kasus-kasus korupsi selanjutnya terkhusus di dalam pilkada yang akan dilaksanakan serentak di setiap kabupaten/kota.
Diskusi ini berlangsung cukup interaktif antara KPK dan mahasiswa yang hadir. Terdapat beberapa hal penting yang dibahas, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, calon kepala daerah Bali, isu lokal yang berkembang di Bali ditambah dengan solusi sehubungan dengan korupsi yang marak terjadi. Orang-orang yang ada di ruangan diberi kesempatan untuk membagi cerita dan tanggapannya secara bergantian.
“Saya rasa pilkada belum panas dibicarakan di masyarakat, selain itu kita tidak disuguhi dengan promosi yang baik untuk tahu dan kenal dengan calon pemimpin daerah kita,” begitu ungkapan Clara Listya Dewi saat diskusi.
Sebelum hadir ke Universitas Udayana, sebelumnya KPK sudah menghadiri beberapa mitra strategis lain di Bali seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Sloka Institute, beberapa yayasan dan akademisi, Bawaslu (Badan Pengawasan Lingkungan), media massa di Bali dan mitra lain yang dianggap dapat memberi pencerahan untuk membentuk pilkada di Bali yang berintegritas.
Dari pertemuan-pertemuan tersebut diharapkan orang-orang akan sadar bahwa mereka perlu turun tangan sesuai bidangnya kemudian bergerak dalam bentuk nyata demi Bali sendiri. Bagi KPK yang terbaik adalah orang-orang yang bisa menjaga integritasnya dalam melaksanakan proses pilkada ini, baik itu pemimpinnya, penyelenggaranya, maupun pemilihnya.
“KPK tidak peduli siapa yang menang dalam pilkada yang terpenting calon harus menang dengan gagah berani tanpa kecurangan” ucap Alfi Rachman Waluyo. (Dinda)
