Mahasiswa UNUD Tuntut Jokowi

Presiden BEM UNUD (paling kanan) memimpin aksi mahasiswa di perempatan Catur Muka, Denpasar (24/3)
Presiden BEM UNUD (paling kanan) memimpin aksi mahasiswa di perempatan Catur Muka, Denpasar (24/3)

 

“Hidup Mahasiswa Indonesia! Hidup Rakyat Indonesia! Merdeka!!” Kalimat-kalimat tersebut sayup-sayup terdengar di perempatan Catur Muka, Denpasar (24/3/2015). Ada apa gerangan?

Puluhan mahasiswa dari Universitas Udayana (UNUD) berkumpul menggunakan jas almamaternya sejak pukul 15.00 WITA. Mereka membawa berbagai atribut yang menunjukkan kekecewaanya pada Presiden Joko Widodo. Satu persatu perwakilan mahasiswa bergantian berorasi untuk menyampaikan tuntutannya. “Kami berdiri di tengah debu dan polusi kota untuk mewakili mahasiswa dan Rakyat Indonesia! Mana janji-janjimu dulu Jokowi? Sudah lima bulan kau menjabat, tapi masalah di Indonesia tidak berkurang! Subsidi BBM kau cabut, harga sembako makin tinggi, nilai tukar rupiah menurun, rakyat menjerit, Pak!” Ucap salah satu perwakilan mahasiswa.

Mahasiswa UNUD menuntut pemerintah dan elit kekuasaan agar menurunkan harga kebutuhan pokok, menyetabilkan kurs rupiah, menasionalisasi 100% blok Mahakam milik Pertamina, menuntaskan kasus KPK dan Polri secara tuntas dan stop upaya pelemahan KPK, serta membatalkan dana parpol 1 trilyun per tahun. Diakhir aksi mahasiswa, Presiden BEM UNUD juga menambahkan tuntutan agar pemerintah mencabut Perpres No 51 tahun 2014.

Menurut Arta Dana selaku koordinator aksi, tuntutan-tuntutan tersebut disampaikan dengan kesepakatan dari seluruh BEM Fakultas pada diskusi tanggal 17 Maret. “Kita disini bukannya anti atau oposisi dengan Jokowi-JK, tapi kita sebagai mahasiswa bertugas untuk mengingatkan pemerintahan. Selain itu, tujuannya juga untuk membangkitkan kembali gerakan mahasiswa yang katanya sudah mati,” ujarnya.

Aksi mahasiswa ini baru dilakukan tanggal 24 karena berbenturan dengan Nyepi. Selain itu, tanggal ini dipilih dalam rangka Bandung lautan api tanggal 24 Maret. Pergerakan mahasiswa tidak hanya dilakukan UNUD, tapi oleh seluruh universitas di Indonesia berdasarkan arahan dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk melakukan aksi dalam jangka waktu seminggu mulai dari tanggal 16 Maret 2015. BEM PM UNUD sendiri termasuk didalam aliansi BEM SI.

Mengenai aksi ini, banyak pro-kontra beredar baik dikalangan mahasiswa dan masyarakat. AKP Dewa Sudiarsa selaku Kepala Unit Sabara Polsek Denpasar yang bertugas mengamankan aksi tersebut berterima kasih kepada mahasiswa karena telah mewakili rakyat. Sudiarsa mendukung acara-acara seperti ini asal jangan sampai anarki.

Ketut Karsa yang merupakan penduduk lokal juga tidak masalah dengan aksi tersebut karena tidak mengganggu masyarakat. Tapi lain halnya dengan salah satu pegguna jalan yang tidak ingin disebutkan namanya. Menurutnya para mahasiswa ini justru mengganggu dan terlalu cepat untuk melakukan aksi karena pemerintahan Jokowi baru berjalan 5 bulan.

Mahasiswa diluar UNUD juga tidak sedikit yang ikut mengomentari aksi tersebut. Baskara dari ITS salah satunya. “Nggak fokus nih aksinya, banyakan nuntut. Mending bawa 1 tuntutan yang bakal dibahas lebih rinci. Kalau banyak kayak gitu jadi aneh dan satu sama lain nggak ada benang merahnya,” ujarnya.

Novi Arfirsta, mahasiswa dari UGM juga sependapat bahwa tuntutan yang diangkat terlalu kompleks. Menanggapi salah satu tuntutan untuk menasionalisasi 100% blok Mahakam milik Pertamina, Cok Dharma yang merupakan mahasiswa dari FH UNUD memiliki argumen tersendiri. “Blok Mahakam tu lo berakhir tahun 2017. Kalau dinasionalisasi, pemerintah punya uang untuk ngelola? Ngelola peken di Bali gen mangkrak, ngelola blok migas kaden ne mudah,” tanggapnya.

Salah satu mahasiswa di FK UNUD juga beranggapan bahwa hak mahasiswa saja masih banyak yang belum terpenuhi. “Nuntut AC di kelas misalnya. Pocol bayar mahal di FK, AC rusak semua,” keluh salah satu mahasiswa prodi pendidikan dokter ini.

Menanggapi pernyataan-pernyataan seperti itu, Ni Nyoman Clara Listya Dewi sebagai Presiden BEM PM UNUD juga angkat bicara. “Jika menurut mereka aksi kami tidak efektif, ya silakan. Saya cuma berkeyakinan sudah mewakili rakyat Bali,” jawabnya sambil menghela nafas. “Kalau menurut mereka seperti itu, ya terserah. Yang penting kami sudah berbuat, tidak diam. Untuk aksi menuntut hak mahasiswa juga sedang kami rencanakan. Nanti rencananya saya mau tantang mahasiswa UNUD untuk memperjuangkan aset tanah UNUD. Mau nggak?” tutupnya. (Bagus/Sui)

You May Also Like