Semula diwajibkan, tiba-tiba pemberitaan di salah satu media lokal mengungkapkan bahwa pihak Rektorat Unud tidak mewajibkan mahasiswa baru (maba) tinggal di student dormitory. Sebelum informasi tersebut mencuat, satu per satu mereka memilih pamit dan ada pula yang memikirkan kembali untuk menata mimpinya bersama Udayana.
Kebijakan wajib tinggal di student dormitory / asrama mahasiswa bak buah simalakama. Semula, jika memilih maju, ada tagihan asrama yang menanti. Sedangkan jika mundur, kesempatan kuliah di Unud pupus sudah. Awalnya, saat mengetahui kebijakan wajib tinggal di asrama diumumkan, Bintang (bukan nama sebenarnya – red), salah satu calon mahasiswa baru jalur SNMPTN yang memilih mundur dari Unud.
“Dengan berat hati aku harus lepas kesempatan di SNMPTN Unud,” ungkap Bintang. Penyebabnya tak lain lantaran kebijakan wajib tinggal di dormitory / asrama membebani dirinya dan keluarga. Mulanya terasa berat bagi Bintang melepaskan Unud. Pasalnya Unud merupakan salah satu kampus pilihannya dan Bintang sempat berpikir, berkuliah di perguruan tinggi negeri mampu meringankan biaya kuliah.
Kebijakan wajib tinggal di asrama ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: B/1/UN14/TM.01.00/2022 tentang Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Udayana Hasil SNMPTN Tahun Akademik 2022/2023 yang diunggah melalui situs resmi Universitas Udayana pada 29 Maret. Pada poin ke-8 pengumuman tersebut menyatakan bahwa mahasiswa baru wajib tinggal di Student Dormitory selama 2 (dua) semester.
Gulana pun tak sirna lantaran, harga sewa asrama yang dinilai fantastis membuat mahasiswa baru Unud pun membanjiri kolom komentar pada postingan pengumuman lanjutan perihal ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diunggah akun Instagram @univ.udayana. Pengumuman tersebut diunggah lima hari lalu tepatnya pada 7 April. Kabar terbaru, dikutip dari Bali Express, Rektor Unud, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU menjelaskan pihaknya sudah tidak mewajibkan mahasiswa baru tinggal di asrama mahasiswa.
Bintang sendiri memperoleh Uang Kuliah Tunggal UKT dengan biaya 3,5 juta rupiah per semester. Jika membayar UKT saja, Bintang bisa bernafas lega dan mulai menata mimpinya di PTN tertua di Bali ini. Namun, hingga kemarin malam dara berusia 18 tahun ini masih berkeputusan untuk mundur sebagai pilihan terbaik yang dapat Ia upayakan. Sebab ibunda Bintang merupakan orang tua tunggal yang harus menghidupi Ia dan saudaranya. “Sejujurnya agak sedih, takut ini kesempatan terakhir kuliah cuma gimana, saya lebih takut kalau keluarga saya gak bisa makan gara-gara bayar uang student dormitory yang lebih besar dari pada UKT saya,” jelas Bintang yang diwawancarai via Whatsapp pada Selasa (12/04).
Sebelum mengetahui kebijakan wajib tinggal di asrama, Bintang sendiri telah tinggal di rumah kerabatnya yang berlokasi di sekitar Kampus Unud Jimbaran. Saat ditanya tentang keterangan Rektor Unud yang tidak mewajibkan tinggal di asrama, Bintang mengungkapkan kemungkinan dirinya akan kembali memilih Unud. Namun, dirinya tetap harus menanti pengumuman pasti baik berupa surat keterangan atau keterangan resmi lainnya dari pihak Rektorat Unud.
Tak hanya Bintang, Al (bukan nama sebenarnya – red) yang diwawancarai via Whatsapp, juga memilih mempertimbangkan kembali untuk mundur dengan berkonsultasi pada pihak sekolahnya semasa SMA. “Besok konsultasi dulu ke sekolah, tapi 80 persen mundur sih kayaknya,” terang Al. Adanya kebijakan ini, Al merasa sangat keberatan, tetapi ketika ditanya tentang harapan audiensi besok Al menjawab pesimis. “Ga berharap banyak, karena urusan asrama gak akan selesai karena ujungnya pasti tetep dihantui selama disana, bakal ada aja,” jelas Al.
Kemarin, Selasa (12/04) siang sekitar pukul 13.00 WITA, perwakilan mahasiswa baru dan para orang tua melalukan audiensi di Gedung Rektorat Unud. Berdasarkan keterangan WR II, Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E.,M.S. bahwa situs pendaftaran diperlonggar sistemnya. Sehingga, sejak kemarin sore mahasiswa dapat memilih opsi skip / tidak memilih opsi dorm dan untuk saat ini hanya membayar UKT. Namun tidak sedikit pula yang sudah terlanjur membayar dorm karena saat sistem pada situs pendaftaran belum diubah, mereka tidak dapat melakukan skip dorm.
Melalui keterangan informan yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa situs pendaftaran kerap mengalami eror dan para mahasiswa baru masih khawatir. Kekhawatiran ini karena mahasiswa baru tersebut tidak pernah tahu kapan mereka akan ditagih biaya dorm. Sebab, pernyataan resmi berupa surat keputusan atau sejenisnya belum dikeluarkan oleh pihak jajaran pimpinan Unud.
Asrama yang direncanakan rampung pada September 2022 ini masih belum menunjukkan aktivitas pembangunan yang signifikan. Pihak kampus sendiri menggandeng PT. Waskita Karya, perusahaan konstruksi milik BUMN untuk merampungkan asrama yang direncanakan akan memuat 6000 orang mahasiswa baru.
Regulasi
Perihal regulasi pembangunan student dormitory atau disebut asrama maupun rumah susun khusus pada perguruan tinggi, dapat ditelisik melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 / PRT / M / 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
Pada Pasal 8 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan Rumah Susun Khusus selesai. Namun, apabila terhitung sejak pengumuman kelulusan jalur mahasiswa baru SNMPTN pada 29 Maret lalu, saat itu bertepatan pula dengan pengumuman wajib tinggal di asrama mahasiswa, hingga per tanggal 12 April, jelas waktunya hanya sebulan atau kurang dari 3 bulan. Sehingga dalam kurun waktu tersebut tidak ideal dalam melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni asrama.
Apabila menilik pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi: (a) Mahasiswa asing; (b) Mahasiswa kelas internasional; (c) Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau (d) Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. Hal tersebut berarti bahwa bentuk pungutan selain UKT yang dapat dilakukan PTN terbatas hanyalah pada 4 (empat) poin itu saja.
Lantas, pada Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. Sehinggga, sudah selayaknya petinggi Unud mempertimbangkan kembali kebijakan wajib tinggal di asrama mahasiswa ini agar kesempatan anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi tidak pupus di tengah jalan. Sebab pendidikan itu untuk semua yang merupakan hak bagi setiap warga negara.
Oleh Pers Mahasiswa Akademika
