Daya Juang Pemulihan Hutan Mangrove Pejarakan Berbuah Manis

Desa Pejarakan yang sempat terbelenggu dalam permasalahan hutan mangrove menyebabkan seluruh elemen desa tersebut wajib mengerahkan upaya ekstra untuk memulihkan diri. Merintis kesadaran dan tanggung jawab akan hal tersebut diakui bukan perkara mudah untuk dimanifestasi. Namun, perlahan tapi pasti Desa Pejarakan mampu bangkit dan memberi nyawa baru pada hutan mangrove Pejarakan. 

Permasalahan hutan tak melulu hanya terjadi di daratan, tetapi juga dapat menyangkut permasalahan hutan di perairan seperti halnya hutan mangrove. Hal ini kerap terjadi karena peralihan fungsi lahan ataupun adanya eksploitasi terhadap mangrove. Persoalan tersebut dengan elok menghantui hutan mangrove di daerah perkotaan maupun pedesaan. 

Salah satu desa yang pernah mengalami kerusakan hutan mangrove adalah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Memiliki hamparan pantai yang luas nan indah beserta lahan hutan mangrove mendampinginya secara tidak langsung menjadi kewajiban bagi masyarakat Gerokgak untuk senantiasa menjaga keberlangsungan potensi yang ada. Meski kini kondisi lahan sebaran mangrove yang ada di Desa Pejarakan sudah cukup baik dan berpotensi besar, tetapi kondisi hutan mangrove di Pejarakan pernah berada dalam masa-masa kurang baik. 

Kendati demikian, Desa Pejarakan tidak pernah berhenti untuk berupaya keras menanggulangi permasalahan hutan mangrove tersebut. Dibarengi dengan bermacam usaha disertai dengan bantuan yang diterima berhasil mendukung mangrove yang kini telah menjadi potensi bagi Desa Pejarakan itu sendiri. 

Kisah di Balik “Keruntuhan” Bakau Pejarakan

 Kerusakan mangrove yang terjadi di Pejarakan tidak terlepas dari multifaktor yang ada. Multifaktor tersebut berasal dapat berasal dari masyarakat dan kurangnya peraturan tegas dari pemerintah setempat. Abdul Hariri selaku Ketua Satuan Tugas Lingkungan Desa Pejarakan mengatakan bahwa kerusakan mangrove ini sudah mulai terjadi pada tahun 1991. Dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, kerusakan total lahan hutan mangrove yang pernah terjadi di Desa Pejarakan menyentuh angka 60% dari seluruh lahan yang ada.  

“Awal tahun 1991 itu memang banyak pohon mangrove yang ditebang di Desa Pejarakan untuk tambak udang. Nah, pada zaman itu mungkin peraturannya beda tidak kayak sekarang, andaikan pada waktu itu peraturan dibuat kayak sekarang mungkin masih aman mangrovenya,” ujar Abdul Hariri.

Tatkala Tim Konvergensi Media Jelajah Jurnalistik bertandang di Desa Pejarakan, I Made Astawa selaku Kepala Desa Pejarakan mengungkapkan bahwa kerusakan mangrove yang pernah terjadi di Desa Pejarakan disebabkan oleh adanya oknum yang mengambil bagian dari hutan mangrove untuk kepentingan pribadi, “Hutan mangrove yang ada di desa pejarakan memang disenangi dengan binatang terutama kambing. Nah, para petani kita yang memelihara kambing sempat mencari daun untuk pakan kambing. Setelah beberapa kemudian diketahui mereka itu memangkas, memotong hutan,” ungkapnya. 

Beberapa masyarakat setempat secara tidak langsung juga turut andil dalam eksploitasi pohon mangrove yang sempat terjadi. Salah satu contohnya adalah beberapa masyarakat mengumpulkan batang pohon yang sudah tua dan dimanfaatkan sebagai pagar rumah. Di sisi lain, pada masa jatuhnya harga udang, sempat terjadi peralihan fungsi lahan  menjadi ladang pembuatan garam yang memperparah kondisi lahan mangrove di Desa Pejarakan. 

Bersama “Memberi Nyawa” pada Mangrove Pejarakan

Melihat kondisi tersebut, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang turut serta dalam membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu diantaranya adalah Nature Conservation Forum (NCF) Putri Menjangan yang sejak tahun 2012 sudah melakukan upaya-upaya pelestarian khususnya mangrove di wilayah pesisir Desa Pejarakan. Kemudian pada 2016, wilayah pesisir Pejarakan tepatnya Pantai Putri Menjangan telah dikelola oleh masyarakat Pejarakan dan sekitarnya di bawah naungan NCF Putri Menjangan. 

Lebih lanjut pada pertengahan tahun 2018, dibentuk Satgas Lingkungan atau Pokmaswas Satgas Lingkungan sebagai hasil diskusi dengan perbekel, adat dan juga masyarakat. Upaya-upaya tersebut merupakan manifestasi dari kepedulian berbagai stakeholder di Desa Pejarakan terhadap kawasan pesisir khususnya hutan mangrove di Desa Pejarakan yang kondisinya begitu mengkhawatirkan pada saat itu. 

Adapun wujud-wujud upaya yang selama ini diberdayakan oleh NCF Putri Menjangan dalam rangka penanggulangan kerusakan mangrove yang terjadi diantaranya yakni pengelolaan kawasan. Hal tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan konservasi. NCF Putri Menjangan memiliki 2 Tim Konservasi, salah satunya yaitu Tim Konservasi Darat yang berfokus kepada konservasi hutan mangrove. 

Konservasi mangrove ini kemudian dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali bibit-bibit mangrove yang dilakukan dalam upaya memperluas dan memperbaiki kondisi hutan mangrove di Desa Pejarakan. Dalam pelaksanaannya, selain dilakukan oleh anggota Tim Konservasi Hutan Mangrove NCF Putri Menjangan, para pengurus NCF Putri Menjangan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama sadar dan peduli terhadap hutan mangrove, khususnya yang berada di kawasan Batu Ampar Desa Pejarakan.

Lebih lanjut, pembibitannya sendiri sebagian besar diperoleh melalui 2 sumber, yang pertama adalah melalui pembuatan media semai dan pembibitan di rumah bibit yang dibangun dari swadaya komunitas dan masyarakat maupun bantuan bibit langsung dari relawan dan pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sedikit dari banyak program kerja berkelanjutan yang dilakukan oleh NCF Putri Menjangan. 

Tidak hanya itu, NCF Putri Menjangan juga memfasilitasi penanaman bibit mangrove apabila ada pihak maupun lembaga yang ingin mengadakan reboisasi mangrove. Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Desa Pejarakan ketika diwawancarai di kantornya pada (20/6) pagi itu. Dengan lugas beliau mengatakan bahwa di tahun 2021 pada rangkaian HUT PDI Perjuangan yang ke 49, Gubernur Bali ikut serta melakukan penanaman mangrove. “Hal tersebut kita upayakan di sekitaran laut pesisir Desa Pejarakan,” tambahnya.

Disisi lain, Satgas Lingkungan Pejarakan yang saat ini telah beranggotakan 21 orang, mulanya merintis program-programnya melalui pemberian edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait perilaku-perilaku masyarakat yang dapat merusak ekosistem mangrove di Pejarakan. Terlebih lagi, Satgas Lingkungan Pejarakan mempunyai program edukasi terhadap masyarakat dengan pendekatan “Peduli Terhadap Lingkungan Dengan Filosofi Tri Hita Karana”

Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas Lingkungan juga memiliki program restorasi hutan mangrove melalui penanaman mangrove sebanyak 5000 bibit pohon per tahunnya. Ketua Satgas Lingkungan Pejarakan yang karib disapa Hariri ini lalu menceritakan bahwa penanaman tersebut juga melibatkan anak-anak karena dari Satgas Lingkungan sendiri juga memiliki anak binaan dan anak-anak sekolah alam. 

“Jadi kenapa kita membina lebih banyak anak-anak ke alam secara langsung, agar paling tidak mereka akan menjadi generasi yang akan datang, jadi kita tunjukkan jenis mangrove, kita perlihatkan mereka cara memilah bibit yang sudah tua, yang siap tanam dan mereka yang melakukan,” pungkas Hariri. Penyelenggaraan seluruh program tersebut juga sudah mengantongi izin dan koordinasi dengan perbekel dan juga bendesa setempat. 

Namun, kenyataannya segala upaya restorasi dan konservasi tersebut memang bukan perkara mudah. Begitulah sekiranya yang diakui Abdul Hariri ketika diwawancarai di kediamannya pada (20/6) sore itu. “Jadi memang awal-awal saat kita melakukan program seperti ini banyak yang tidak mendukung, karena apa? Karena kita didasari dengan kepedulian, tidak ada, duitnya ga ada tapi bener-bener kita ini peduli karena kita berprinsip apa yang kami lakukan untuk melestarikan lingkungan,” jelas Hariri dengan semangat. 

Selain itu, Hariri menuturkan bahwa mulanya sempat terjadi ketidaksepahaman antara dirinya dengan masyarakat, karena ketika komunitasnya akan melakukan penanaman mangrove, warga setempat beranggapan daerah tersebut merupakan wilayah yang akan mereka lewati sebagai nelayan dan mangrove tersebut akan menghalangi jalur mereka. Menyikapi hal itu, ia memutuskan bahwa daerah pelabuhan perahu tidak akan ditanami mangrove. “Karena kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan alam bagaimana memang diperuntukkan untuk ini memang kita engga tanam,” tambah Hariri.

Oleh karena itu, dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemetaan berupa pembagian zona pesisir di Desa Pejarakan menjadi 3 zona, yakni zona pemanfaatan intensif seluas 10%, zona inti 25%, dan sisanya merupakan zona pemanfaatan eksklusif. Selain itu juga terdapat pembagian plot-plot tutupan mangrove khususnya di luar Kawasan TNBB di Desa Pejarakan yakni kurang lebih seluas 84.585 hektar dengan plot 1 yang terletak di pantai bagian barat desa dengan luas 30.687 hektar, plot 2 di pantai tengah desa seluas 26.312 hektar dan plot 3 yang berada di pantai bagian timur desa seluas 27.586 hektar. 

Menuai Buah Manis dari Restorasi dan Konservasi

Seiring berjalannya waktu, upaya restorasi dan konservasi yang dilakukan oleh para stakeholder khususnya NCF Putri Menjangan dan Satgas Lingkungan di Desa Pejarakan akhirnya berbuah manis. Tutupan mangrove Pejarakan kini telah mencapai angka 60%. “Sekarang ini di desa pejarakan, mangrovenya tutupannya hampir 60%. Jadi, dulu yang mangrove jarang sekarang sudah menjadi mangrove padat, yang dulunya sedang, sekarang sudah menjadi hutan mangrove,” papar Hariri. 

Mulai dari saat itu, mangrove di Pejarakan sudah menjadi kawasan hutan mangrove yang lebat, bahkan untuk melakukan program penanaman bibit mangrove itu terbilang sulit saat ini. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kawasan mangrove di Pejarakan, pertumbuhannya sudah baik dan padat. Melakukan penanaman pada area diluar kawasan mangrove dapat dikatakan tidak mungkin, terlebih lagi saat ini sudah terdapat pembagian zonanya tersendiri. “Karena apa, satu ada pariwisata tentunya akan melihat view, maunya liat mangrove ada pasir putih. Yang kedua, ada pelabuhan, terus ada perusahaan tambak udang. Kita tidak akan menanam di daerah lokasi yang diperuntukan untuk pelabuhan atau hotel, nanti kita  yang dimarahin,” ujar Hariri sembari tertawa kecil.

Keberhasilan restorasi dan konservasi mangrove ini tidak usai sampai disana, hingga saat ini Mangrove Pejarakan telah berhasil memborong berbagai penghargaan, salah satu diantaranya yakni pada tahun 2018 NCF Putri Menjangan yang berhasil meraih Nominasi Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam kategori “Penyelamat Lingkungan”. Tentunya tercapainya hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi dan koordinasi dari berbagai pihak, khususnya NCF Putri Menjangan dan Satgas Lingkungan Pejarakan, dengan berbagai dukungan baik dari masyarakat, relawan, pemerintah, swasta dan lain sebagainya dalam menyelamatkan mangrove di Desa Pejarakan. 

Hariri juga mengakui bahwa saat ini kawasan mangrove di Desa Pejarakan telah didaftarkan menjadi Taman Mangrove. “Malahan ini sudah kita daftarkan menjadi taman mangrove Buleleng di Pejarakan ini, jadi taman mangrove Buleleng. Jadi ada 12 jenis mangrove yang ada disini, ada Sonneratia alba, Lumnitzera racemosa, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Ceriops decandra, Avicennia marina, Avicennia officinalis, Ceriops tagal, Excoecaria agallocha, Aegiceras floridum,” papar pria kelahiran tahun 1981 itu.

Pada akhirnya, kawasan mangrove yang mulanya rusak dan memprihatinkan, kini telah direstorasi dan berubah menjadi hutan mangrove dengan tutupan yang lebat dan padat serta dikemas menjadi Taman Wisata Mangrove yang tidak hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat, tetapi juga pada ekosistem sekitar. Geliat perekonomian yang diciptakan oleh kelestarian hutan mangrove serta berbagai manfaat lingkungan yang diperoleh dari keberadaan hutan mangrove itu sendiri merupakan dampak positif yang masyarakat Pejarakan rasakan dari restorasi dan konservasi yang konsisten dilakukan.

“Jadi harapan kami itu, saya sendiri sebagai masyarakat Desa Pejarakan dan ketua Satgas Lingkungan bagaimana masyarakat dan pemerintah itu tidak hanya melihat dari nilai sisi ekonominya saja, tetapi melihat juga kembali kepada sisi positif untuk kedepannya fungsi, manfaat mangrove itu sendiri,” harap Hariri.

Reporter : Ade, Cintya, Dayu, Deklan, Gung Vita, Kanya

Penulis : Manogar, Gung Vita, Dayu  

Editor : Raka