Indonesia, Negara Majemuk yang Minim Toleransi
Indonesia merupakan negara yang majemuk karena terbagi ke dalam ragam suku, agama, etnis, budaya serta golongam dengan keunikannya masing-masing. Kemajemukan bangsa Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri atas 13.000 pulau yang terpisahkan oleh lautan. Hal ini mengakibatkan setiap daerah atau kepulauan berkembang dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari daerah/pulau lain.
Kedua, Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, negara kita juga berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi arus lalu lintas perdagangan, yang menimbulkan perpaduan berbagai budaya yang asli dengan budaya yang datang.
Kemajemukan bangsa Indonesia juga sering disebut multikulturalisme. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan keyakinan, adat, istiadat, budaya, dan lain sebagainya harus mampu mengarah pada aspek positif. Mengapa demikian? Karena di dalam masyarakat multikultural akan sangat mudah terjadinya gesekan penyebab terjadinya suatu konflik.
Berbicara mengenai konflik di Indonesia, sudah begitu banyak konflik yang terjadi akibat perbedaan suku, etnis, agama, serta yang lainnya. Salah satu contohnya adalah konflik agama yang terjadi di distrik Karuba, kabupaten Tolikara. Kejadian yang terjadi pada 17 Juli 2015 lalu, diawali kegiatan sholat Idul Fitri 1436 H yang berujung keributan antara Jemaat Gidi yang sedang melaksanakan seminar internasional. Kejadian ini tentu saja menambah catatan kerusuhan atau konflik antar agama di negeri ini.
Selanjutnya konflik antar agama dan penolakan etnis Tionghoa dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). FPI tidak setuju apabila Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menduduki kursi gubernur di Jakarta. Alasannya pun sangat klasik, FPI menolak Ahok dikarenakan dia merupakan keturunan China (Thionghoa). FPI menilai kursi jabatan seorang gubernur di Jakarta harus dari tokoh muslim.
Dua contoh diatas merupakan contoh dampak negatif dari adanya kemajemukan di Indonesia. Masih banyak kasus-kasus lain yang dapat dijadikan contoh. Namun dengan dua contoh ini sudah dapat disimpulkan bahwa dampak negatif multikultural timbul karena masih minimnya toleransi antar umat beragama, antar suku, ataupun antar etnis. Masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa kepercayaannya-lah yang terbaik. Ini menandakan bahwa masyarakat kita belum dewasa sebagai warga negara.
Membangun Toleransi
Keberadaan warga negara Indonesia yang pluralis harus dipahami oleh setiap warga negara. Membangun pemahaman ini bukanlah perkara mudah. Namun bukan berarti tanpa solusi. Solusinya ialah membangun sikap toleransi. Toleransi berarti dapat menghargai satu dengan yang lain sehingga terciptanya keharmonisan.
Untuk membangun rasa toleransi di Indonesia, mari sejenak kita menilik kebelakang. Saat para pendiri bangsa memperjuangkan setiap jengkal tanah ini dari penjajah. Persatuan dan kesatuan kita saat itu begitu besar. Para pejuang kita tidak memikirkan agama, etnis, atau apapun, yang penting kita bersatu melawan penjajah hingga pada akhirnya negeri ini merdeka.
Bung karno, yang disebut bapak bangsa mengatakan, “Republik Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu etnis, tapi milik seluruh rakyat Indonesia.” Ini berarti setiap suku, agama, atnis maupun golongan diterima dengan baik di Indonesia. Setiap dari mereka bebas memeluk keyakinannya masing-masing. Saya kira semua orang paham akan hal ini, akan tetapi jauh dari apa yang diharapkan.
Berhenti-lah mengharamkan hak orang lain, berhenti merasa menjadi penguasa, berhenti merasa derajat tinggi, dan berhenti menganggap agama sendiri yang paling baik.
Kini sudah saatnya kita berkaca dari sang proklamator bangsa. Sudah saatnya “kekacauan” ini kita benahi. Bangun sikap rendah hati, saling menghormati, dan bersatu untuk kemajuan Indonesia. Republik ini akan baik, jika setiap warga negaranya baik. (Sui)
