Politik Pemilu Raya Mahasiswa
Posisi organisasi mahasiswa (ormawa) hari ini memiliki peranan yang ‘kompleks’. Ormawa tidak hanya bergerak dalam kapasitas pengembangan nilai dan ideologi, tetapi diposisikan sebagai mesin penggerak untuk mengakselerasi capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Keinginan untuk mengakselerasi tersebut dapat ditelusuri dari dibentuknya Unit Pengembangan Ormawa (UPO) di tahun 2021, dengan tugas untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi kegiatan Ormawa.
Dalam perjalanannya, UPO telah memperluas jangkauannya dengan turut terlibat dalam dinamika ormawa, termasuk persoalan Pemilu Raya Mahasiswa. Laporan mendalam Akademika di tahun 2021 mengenai Pemilu Raya Mahasiswa mencatatkan adanya sejumlah campur tangan UPO dalam pelaksanaan Pemilu Raya Mahasiswa. Permasalahan paling awal adalah skema waktu pendaftaran yang atas arahan dari UPO harus dibuka kembali saat seharusnya sudah ditutup, dikatakan akibat PPM Pemira yang dijalankan disebut tidak berlandaskan pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya, permasalahan administratif, berkaitan dengan verifikasi berkas para pasangan calon. Terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan dari WD III terhadap berkas Surat Berkelakuan Baik dari beberapa paslon, yang kemudian menyebabkan UPO meminta ketua KPRM PM saat itu menghadap mereka, dan berlanjut pada pihak Rektorat yang ikut terlibat dalam verifikasi berkas. Walau pada akhirnya, diketahui tidak ada pemalsuan apapun. Tak berhenti sampai di sana, permasalahan masih berlanjut pada waktu pemilihan. Sebelumnya sudah dipetakan waktu bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya pada tanggal 7-8 Desember 2021, namun lagi-lagi harus tertunda selama seminggu. Penyebabnya kali ini adalah arahan dari UPO untuk memberikan flyer pada akun IMISSU selama tujuh hari lamanya. Permasalahan terakhir sehubungan dengan masuknya voting yang dilakukan oleh 30 mahasiswa nonaktif yang sayangnya tak dapat dilacak pilihannya. Berlabuh pada putusan mengurangi 30 suara dari masing-masing pasangan calon. Kebingungan terpatri saat UPO yang memberikan nama-nama dari mahasiswa nonaktif tersebut, tidak dari pihak USDI.
Nama UPO tertera jelas dalam permasalahan yang disebutkan, menunjukkan bagaimana keikutsertaan UPO dalam pemira di tahun 2021. Jelas segala bentuk arahan yang diucapkan tak luput dari posisi UPO sebagai perpanjangan tangan rektorat, yang menimbulkan pertanyaan baru, apakah UPO memang sudah sepatutnya ikut campur sejauh itu dalam penyelenggaraan kemahasiswaan yang dilakukan ormawa?
Sekalipun campur tangan tersebut tidak dapat dijelaskan maksudnya, tetapi persoalan ini menjadi penting, sebab berbicara tataran ormawa, terkhusus lembaga eksekutif dan legislatif di lingkup Universitas Udayana masih menjadi tempat yang seksi bagi banyak pihak. BEM sebagai pihak eksekutif, menjadi kompas pergerakan mahasiswa, serta DPM di relnya sebagai legislator yang memayungi segala bentuk regulasi yang mengikat ormawa. Maka tidak perlu heran, sekalipun sunyi, kegaduhan internal dapat terjadi mempersoalkan siapa yang terpilih hari ini. Meskipun kali ini, polarisasi kandidat tidak lagi mempertemukan para pemegang program kerja ‘agung’. Contoh, jika menengok ke belakang, pemimpin dari lembaga eksekutif dipegang oleh Ketua Porseni DIES Natalis selama dua tahun berturut-turut, di 2023 dan 2024. Kembali melihat pola yang sama, Wakil Presiden Mahasiswa terpilih 2025 juga memegang program kerja besar yakni PKKMB Universitas Udayana 2024. Sehingga menjadi hal yang tidak susah untuk ditebak, siapa kiranya yang akan mengambil kursi kepemimpinan.
Namun, hal menarik yang dapat dilihat hari ini bukan hanya berasal dari ‘siapa yang maju untuk merebut kepemimpinan?’ melainkan juga dari para penggerak di belakangnya. Berbagai kendaraan politik yang berbeda kerap dijumpai menjelang pemira, dengan latar belakang organisasi mahasiswa ekstra kampus yang memiliki banyak massa, pasangan calon maju dengan mengharap kemenangan. Rasanya terlalu naif jika mengatakan berbagai latar belakang menarik yang mengikat para calon ini tidak berhubungan dengan kontestasi yang dilakukan. Pun tak salah jika memang ingin memanfaatkan, segala bentuk dukungan disahkan asal tak melanggar aturan. Walau tak dapat ditampik, mungkin ada kepentingan politik yang menarik. Entah apa yang direncanakan, entah apa yang dipikirkan, atau manfaat apa yang kiranya diperoleh jika berhasil mendapatkan kursi.
Menjadi menarik untuk diperbincangkan, bagaimana organisasi mahasiswa ekstra kampus mencoba untuk perlahan-lahan masuk ke dalam organisasi intra kampus. Tak salah jika muncul satu dua pemikiran paranoid yang bersarang di benak mahasiswa, akan kah organisasi intra kampus kemudian disetir oleh pihak lain dengan kepentingannya sendiri-sendiri? Saat ini pun dapat terlihat, bagaimana kursi kepemimpinan di lingkungan ormawa Udayana diisi oleh mereka yang berasal dari rumah yang sama. Harap-harap, rel ormawa Udayana tak digunakan sebagai jalan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah mereka.
Pada akhirnya, Pemilu Raya Mahasiswa akan selalu menjadi soal yang hangat dibahas tiap tahunnya. Pergantian pucuk pimpinan di lembaga eksekutif dan legislatif tidak hanya perihal demokrasi di lingkungan mahasiswa, tetapi juga soal taktik politik untuk mengontrol arah gerak mahasiswa. Baik itu akselerasi capaian prestasi untuk IKU perguruan tinggi, mempertahankan nilai dan ideologi ormawa hingga unjuk eksistensi organisasi ekstra kampus di belakangnya.
Tidak ada yang salah dari hal tersebut, dinamika politik kampus memang sudah seharusnya menjadi ajang mengasah diri untuk terjun dalam dunia perpolitikan di masyarakat nantinya. Toh kampus memang laboratorium peradaban, segala hal bisa diuji di sini. Namun, pengujian harus tetap dikadar moralitas, agar wacana politik intelektual tidak dicurang-curangi apalagi dibodoh-bodohi. Sebab mahasiswa orang yang terpelajar, seperti kata Pramoedya, maka sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan.
