Calon wisudawan Universitas Udayana yang akan diwisuda pada 28 Februari 2012 mendatang dibingungkan dengan prosedur yang simpang siur. Ada isu bahwa mahasiswa yang lulus ujian skripsi pada semester ganjil diwajibkan membayar SPP untuk semester berikutnya sebagai salah satu persyaratan wisuda. Alhasil, calon wisudawan yang telah mendaftar bahkan sudah mengambil toga dan sebagainya pun kaget akan isu tersebut.
Awalnya memang ada kebijakan bahwa calon wisudawan diwajibkan membayar SPP untuk semester berikutnya. Alasan dari kebijakan itu juga kurang jelas. Padahal, tahun-tahun sebelumnya mahasiswa yang lulus pada semester ganjil tidak dikenakan biaya SPP untuk semester berikutnya lagi. Tidak lama diberlakukannya kebijakan itu, kemudian pada 30 Januari 2012 rektor mengadakan rapat dengan menghasilkan keputusan bahwa calon wisudawan tidak dikenakan uang SPP semester genap dan calon wisudawan yang sudah terlanjur membayar akan dikembalikan uangnya.
“Tentang pembayaran SPP untuk semester genap masih simpang siur ya. Kita kan lulus semester ganjil, masa bayar buat semester genap lagi?” ujar Sukrawan Madi, mahasiswa FMIPA angkatan 2007.
Ditanyai mengenai kebijakan baru dari rektorat yang mencabut kebijakan sebelumnya tentang pembatalan pembayaran SPP semester genap bagi calon wisudawan, Madi mengaku belum tahu pasti akan kebijakan itu.
“Oh sudah dicabut ya? Kurang tau juga nih. Baguslah, kebetulan saya juga belum bayar,” imbuhnya lagi.
Hal yang sama juga dialami Kadek Sutrisna Adi, mahasiswa ekstensi Fakultas Ekonomi. Kadek mengaku sebelumnya tidak tahu akan kebijakan-kebijakan rektor yang ditujukan pada calon wisudawan seperti dirinya.
“Katanya sih kita gak bayar lagi. Ini juga saya baru dengar setelah mendaftar. Temen-temen saya malah ada yang udah bayar SPP semester genap. Tapi bakal dibalikin lagi kok katanya,” ungkap Kadek.
Lemahnya Sosialisasi
Apa yang dialami sebagian besar calon wisudawan seperti Madi dan Kadek sebenarnya dipicu karena kurangnya sosialisasi dari pihak rektorat. Kurangnya sosialisasi dari rektorat bukan hanya kali ini terjadi. Sebelumnya juga banyak mahasiswa dari beberapa fakultas mempertanyakan info tentang beasiswa yang baru disebar menjelang deadline. Informasi yang mepet itu selain mempersulit tentu juga merugikan mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa.
Presiden BEM PM Universitas Udayana, Elbinsar Purba mengakui adanya kelemahan sosialisasi dari pihak rektorat. Terkait kebijakan rektor terhadap calon wisudawan itu, Elbin begitu ia disapa, mengatakan keputusan rektorat itu dibuat karena banyak pihak yang keberatan untuk membayar SPP semester genap lantaran lulus pada semester ganjil. Namun, sebelum keputusan itu ditarik, lanjut Elbin, jajaran rektor belum maksimal mensosialisasikan kebijakan itu ke dekanat-dekanat.
“Memang saya akui jajaran rektorat belum maksimal memberi sosialisasi akan kebijakan-kebijakannya. Sehingga, rektor beserta jajarannya mengadakan rapat pada Senin (30/1) membahas pembayaran SPP bagi calon wisudawan itu. Banyaknya pihak yang keberatan dan juga lemahnya sosialisasi kemudian diputuskan untuk tidak memungut pembayaran SPP lagi pada calon wisudawan,” pungkas Elbin yang baru saja dilantik sebagai Presiden BEM PM Unud pada 27 Januari 2012.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA), I Wayan Antara, SE. rupanya tidak ingin angkat bicara terkait kebijakan itu. Antara mengatakan masalah kebijakan hanya rektor serta pembantu rektor yang tahu. Selebihnya ketika dimintai wawancara lebih jauh Antara sepertinya enggan menanggapi masalah itu. Menanggapi protes dari sebagian besar calon wisudawan, pihak BAK pada jumat (3/2) lalu telah menyabut kebijakan tersebut. (sur)
