Polemik UU TNI yang dikhawatirkan akan mengembalikan militerisme di Indonesia terus bergulir. Berbagai pihak menyuarakan kekhawatiran terkait dampak undang-undang ini terhadap demokrasi dan tatanan sipil-militer di negara ini. Pro dan kontra muncul dari kalangan masyarakat, politisi, hingga akademisi yang memperdebatkan dampak jangka panjang dari regulasi tersebut
Definisi Militerisme
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), militerisme merujuk pada paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan atau pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer. Alfred Vagts, seorang sejarawan militer berpandangan bahwa militerisme tidak hanya sekedar dominasi institusi militer dalam urusan negara, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap cara berpikir, norma, dan budaya militer ke dalam masyarakat sipil.
Indikator Militerisme
- Anggaran. Berdasarkan data yang dihimpun dari dari laman kemenkeu.go.id, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi RAPBN terbesar di antara kementerian/lembaga lain untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp166,2 triliun. Selain itu, jika dirunut berdasarkan fungsi, anggaran untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban menyerap porsi hingga Rp379 triliun dari RAPBN 2025.
- Kedudukan di Posisi Sipil. Berdasarkan data Lemhanas tahun 2023 yang dilansir dari idntimes.com, ada sekitar 2.500 anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Ada sekitar 18 pejabat tinggi di pemerintahan Prabowo-Gibran yang berlatar belakang militer:
- Agus Harimurti Yudhoyono: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
- Luhut Binsar Pandjaitan: Ketua Dewan Ekonomi Nasional & Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Keamanan
- Sjafrie Sjamsoeddin: Menteri Pertahanan
- Sugiono: Menteri Luar Negeri
- Iftitah Sulaiman: Menteri Transmigrasi
- Friedrich Lodewijk Paulus: Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet
- Bambang Eko Suharyanto: Wakil Menteri Sekretaris Negara
- Donny Ermawan: Wakil Menteri Pertahanan
- Didit Herdiawan: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- Ossy Dermawan: Wakil Menteri ATR/BPN
- Nugroho Sulistyo Budi: Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)
- Mohammad Syafii: Kepala Badan SAR Nasional
- Lodewyk Pusung: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
- M. Herindra: Kepala Badan Intelijen Negara
- Dudung Abdurachman: Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan & Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- Wiranto: Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
- Terawan A. Putranto: Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan
- Di Badan Gizi Nasional, yang memegang peran krusial dalam aktualisasi salah satu janji kampanye utama Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis, 5 dari 8 pejabat tingginya berlatar belakang militer. Indonesia memiliki jumlah personel aktif tentara nasional sebanyak 400.000, terbanyak kedua di Asia Tenggara, meskipun tanpa adanya urgensi pertahanan nasional
- Polemik Peraturan Perundang-Undangan. Revisi UU TNI
- Menambah jabatan sipil yang bisa diduduki TNI aktif, dari semula 10 menjadi 14
- Di draf awal, terdapat pernyataan yang memberikan hak kepada Presiden untuk menempatkan anggota TNI aktif di posisi kementerian/lembaga sipil di luar 14 kementerian/lembaga yang telah diatur,
- Pembahasan RUU yang dianggap tidak transparan
- Revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2004 sulit diakses masyarakat
Indeks Demokrasi Indonesia dan Kebebasan Sipil
Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, tercermin dari peringkat 59 dari 167 negara yang disurvei dengan skor 6,44 dalam ‘Democracy Index 2024’ dari data Economist Intelligence Unit (EIU). Pengukuran Indeks Demokrasi EIU meliputi lima dimensi, yakni proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan skor tersebut, demokrasi Indonesia masuk dalam kategori cacat (flawed democracy). Negara yang termasuk dalam kelompok flawed democracy dianggap masih lemah dalam beberapa aspek seperti kebebasan pers, tata kelola pemerintahan, hingga partisipasi politik dari warganya.
Seperti kilas balik peristiwa yang terjadi tahun 2020, selama protes menentang Omnibus Law, beberapa jurnalis dan aktivis ditangkap. Ponco Sulaksono, jurnalis dari media merahputih turut jadi sasaran amuk aparat. Ia ‘hilang’ beberapa jam, sebelum akhirnya diketahui jika sebelumnya tengah dibekuk aparat. Ponco pun ditahan di Polda Metro Jaya. Aldi, jurnalis Radar Depok, sempat merekam momen Ponco keluar dari mobil tahanan. Aldi pun sempat bersitegang dengan polisi, dan nahas turut diciduk.
Refleksi
Terdapat indikasi peningkatan militerisme di Indonesia. Hal ini dapat dianalisis melalui beberapa faktor, diantaranya adanya alokasi anggaran besar untuk sektor pertahanan, banyaknya pejabat militer yang menduduki jabatan sipil, serta revisi UU TNI yang memberikan ruang lebih bagi TNI aktif untuk mengisi posisi sipil. Selain itu, terdapat kemunduran dalam kualitas demokrasi Indonesia, yang tercermin dalam penurunan peringkat pada Democracy Index 2024 dan menurunnya kebebasan sipil, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Penurunan ini memperlihatkan kualitas demokrasi yang semakin terkikis dan dominasi militer yang semakin kuat dalam struktur pemerintahan dan ruang hidup masyarakat.
Referensi
Girsang, Vedro Imanuel. Indonesia’s Democracy Index Drops Three Spots in 2024 . (2025, Maret 25). https://en.tempo.co/read/1982766/indonesias-democracy-index-drops-three-spots-in-2024
IDN Times. KontraS: Ada 10 Pejabat Berlatar Belakang Militer di Kabinet Prabowo . (2025, Maret 6). https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kontras-ada-10-pejabat-berlatar-belakang-militer-di-kabinet-prabowo?page=all
CNN Indonesia. Daftar Lengkap Menteri & Wamen Kabinet Prabowo Berlatar TNI-Polri. (2024, Oktober 21). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241021112528-32-1157861/daftar-lengkap-menteri-wamen-kabinet-prabowo-berlatar-tni-polri
CNN Indonesia. Imparsial di Rapat RUU TNI: 2.500 Prajurit Isi Jabatan Sipil Pada 2023 . (2025, Maret 4). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250304143913-20-1204926/imparsial-di-rapat-ruu-tni-2500-prajurit-isi-jabatan-sipil-pada-2023
Media Kemenkeu.Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 . https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf
Good Stats. Indeks Demokrasi Indonesia Turun Jadi Posisi Ke-4 Asean. (2025, Maret 10).
Penulis: Irene & Ryan.
Desain Grafis: Adinda & Sandra
Penyunting: Adi Dwipayana & Cahya Ananda
